Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat sistem integritas data mangrove nasional melalui platform Mangrove Data Nusantara (Mandara), untuk mendukung perencangan dan pelaksanaan rehabilitasi pesisir secara terukur dan juga berkelanjutan.
Direktur Jendral Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kemenhut Dyah Murtiningsih mengatakan, Mandara dibuat untuk menghimpun, memverifikasi, dan juga mengintegrasikan data mangrove dari berbagai sumber menjadi satu referensi nasional yang akurat.
Advertisement
"Dengan Mandara, kita mengakhiri era data yang berbeda-beda dan bergerak menuju satu sistem terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan," katanya, dikutip dari Antara, Jumat 13 Februari 2026.
Menurutnya, fragmentasi data selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan mangrove secara optimal, pemberadaan sumber dan metode pendapatan menjadi menyulitkan perencanaan rehabilitasi yang tepat sasaran.
"Melalui Mandara, seluruh pemangku kepentingan menggunakan rujukan data yang sama sehingga perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih sinkron dan akuntabel," ucap Dyah.
Dyah juga menegaskan bahwa penguatan sistem data merupakan fondasi yang penting dalam mendukung perlindungan pesisir dan juga mitigasi perubahan iklim.
Data yang dibilang kuat akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan juga berdampak nyata bagi semua masyarakat.
"Data yang kredibel akan melahirkan kebijakan yang tepat, rehabilitasi yang efektif, dan keberlanjutan ekosistem mangrove," kata Dyah.
Reformasi Digital Tata Kelola Kehutanan
Dyah menegaskan, pengembangan platform Mandara bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan bagian integral dari upaya besar reformasi tata kelola kehutanan berbasis digital yang tengah diperkuat secara intensif oleh Kementerian Kehutanan.
Platform yang secara resmi diluncurkan tersebut dirancang dengan fungsi ganda yang strategis, tidak hanya berperan sebagai wadah basis data terpusat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen vital untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia.
Melihat ke masa depan, pihak kementerian berkomitmen untuk terus mengembangkan kapabilitas Mandara agar sistem ini semakin tangguh dan responsif.
Tujuannya adalah agar platform ini mampu menjawab tantangan kebutuhan perencanaan yang kompleks dan berjenjang, mulai dari kebijakan di tingkat nasional, implementasi di tingkat daerah, hingga eksekusi teknis di tingkat tapak. Melalui penyajian sistem informasi yang terbuka, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Inisiatif Mandara diharapkan mampu memperkokoh kembali kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Akurasi Rehabilitasi dan Sinergi Pendanaan
Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Sujobasuindro menyoroti dampak operasional Mandara yang akan memperkuat pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan secara signifikan.
Mencakup seluruh siklus mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Kehadiran platform ini menjadi solusi atas tantangan data lapangan yang selama ini sering tidak sinkron.
"Mandara membantu memastikan lokasi rehabilitasi, luasan, jenis kegiatan, serta capaian di lapangan dapat dipantau secara lebih akurat dan transparan," ucap Nikolas.
Nikolas menambahkan bahwa integrasi data melalui Mandara juga menjadi kunci dalam memudahkan sinkronisasi berbagai program rehabilitasi mangrove.
Platform ini memungkinkan penyelarasan program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema pendanaan non-APBN, termasuk memfasilitasi kerja sama yang lebih erat dengan mitra pembangunan internasional dan sektor dunia usaha.
"Dengan data yang terintegrasi, rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan," jelas Nikolas.
Lebih jauh, peluncuran platform Mandara ini dinilai sangat strategis karena mendukung langsung keberhasilan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).
Sistem ini juga berfungsi memperkuat sinergi kolaboratif lintas sektor, menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga riset, serta masyarakat dalam satu visi pelestarian pesisir.