Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) untuk membantu meredam konflik di Palestina.
Dia menyebut saat ini proses pengiriman pasukan masih dalam pembahasan. Namun, Prasetyo memperkirakan jumlah personel yang dikirim kurang lebih 8.000 prajurit TNI.
Advertisement
"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000," ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa, (10/2/2026).
Sebelumnya, sempat muncul informasi bahwa wilayah Rafah menjadi salah satu opsi penempatan. Namun, Prasetyo menyebut bahwa keputusan tersebut belum final.
"Kita baru mempersiapkan diri, sewaktu-waktu sudah ada kesepakatan, kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan," terangnya.
Mensesneg menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen bangsa terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan penderitaan warga Gaza.
Tunggu Proses Teknis dan Prosedur Kenegaraan
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bergabungnya Indonesia dalam BoP bersama tujuh negara muslim lainnya, diharapkan dapat menurunkan eskalasi konflik dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.
"Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Dengan sekarang proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza. Yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita," kata Prasetyo.
Terkait dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP yang berlangsung pada 19 Februari 2026, Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendapat undangan. Namun, kehadirannya belum bisa dikonfirmasi.
Adapun terkait iuran keanggotaan Indonesia di BoP, Prasetyo menyebut hingga kini belum dibayarkan. Menurutnya, hal tersebut masih menunggu proses teknis dan prosedur kenegaraan.
"Belum (bayar iuran). Nanti kan ada teknisnya, urusan negara itu kan tidak mudah. Ada prosedurnya, ada tahapannya," imbuh Prasetyo.
Siapkan Pasukan Sesuai Kebutuhan
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan proses pengiriman pasukan ke Gaza masih berjalan dan memerlukan koordinasi berjenjang. Mulai dari, pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza hingga ke Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat.
"Kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan," kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dia menyampaikan TNI AD telah memulai persiapan internal dengan melatih personel yang berpotensi ditugaskan dalam misi perdamaian. Fokus utama penyiapan diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik.
"Sudah, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti zeni, kesehatan, yang sering, seperti itu kami siapkan," jelasnya.
Jumlah Pasukan yang Dikerahkan
Maruli belum bisa memastikan jumlah personel TNI AD yang akan dikirimkan ke Gaza sebab menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI. Namun, dia memperkirakan ada sekitar 8.000 personel yang akan dikirim dalam satu brigade.
"Ya, bisa satu brigade, 5.000–8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang," tutur Maruli.
Dia menuturkan peran TNI AD saat ini terbatas pada penyiapan pasukan sesuai kebutuhan yang diminta. Sementara keputusan terkait penugasan, waktu keberangkatan, dan kepastian lokasi berada di tingkat komando yang lebih tinggi.
"Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja," ucap Maruli.