Liputan6.com, Seoul - Tim penyelidik gabungan pada Selasa (10/2/2026) melakukan penggeledahan di badan intelijen dan satuan intelijen militer Korea Selatan serta menetapkan tiga perwira militer aktif sebagai tersangka terkait dugaan penerbangan drone ke Korea Utara.
Penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim gabungan polisi dan penyelidik militer di Badan Intelijen Nasional (NIS), Komando Intelijen Pertahanan, serta 16 lokasi lainnya. Lokasi yang digeledah mencakup rumah dan kantor para tersangka, sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penerbangan drone tersebut. Demikian seperti dikutip dari kantor berita Yonhap.
Advertisement
Tiga perwira militer aktif yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari seorang mayor dan seorang kapten yang bertugas di unit intelijen. Mereka diduga terlibat dalam serangkaian penerobosan wilayah udara menggunakan drone.
Penyelidikan bersama ini diluncurkan bulan lalu setelah Korea Utara mengklaim bahwa Korea Selatan telah melanggar kedaulatannya melalui penerbangan drone pada September lalu dan pada 4 Januari.
Sebelumnya, penyelidikan sempat difokuskan pada tiga tersangka sipil. Salah satunya adalah seorang mahasiswa pascasarjana berusia sekitar 30 tahun yang mengaku bertanggung jawab atas penerbangan drone tersebut. Namun, penyelidik kemudian menemukan adanya keterkaitan antara mahasiswa itu dengan unit intelijen militer.
Berdasarkan keterangan pihak komando, mahasiswa bermarga Oh diketahui bekerja sama dalam operasi sebuah perusahaan media yang diduga berfungsi sebagai kedok bagi aktivitas intelijen unit tersebut.
Selain itu, penyelidik juga mengidentifikasi seorang pegawai NIS yang diduga melakukan transaksi senilai ratusan juta won dengan Oh. NIS diketahui telah melakukan pemeriksaan internal setelah menemukan transaksi tersebut pada akhir bulan lalu, tetapi hingga kini belum berhasil memastikan adanya hubungan langsung antara aliran dana itu dengan penerbangan drone.
Sementara itu, tiga tersangka sipil saat ini masih menjalani penyelidikan dengan tuduhan melanggar undang-undang keselamatan penerbangan dan melakukan tindakan yang menguntungkan pihak musuh.