Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan perusahaan tercatat atau emiten yang belum memenuhi ketentuan minimal free float 15 persen tetap wajib menyesuaikan diri, namun pemenuhannya tidak dilakukan secara sekaligus saat aturan mulai berlaku.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menegaskan bursa akan memberikan masa transisi disertai pendampingan intensif agar pemenuhan porsi saham publik dilakukan secara bertahap dan terukur.
Advertisement
“Jadi yang ingin kami sampaikan, 267 perusahaan ya tentu wajib memenuhi. Wajib memenuhi. Jadi, dari 267 tentu tadi disampaikan juga pada saat press conference tadi bahwa bursa akan melakukan pendampingan. Nah, kami di-draft saja, kita sudah punya dedicated team dengan asosiasi emiten Indonesia dan Hot Desk dengan publik untuk mendapatkan masukan dari mereka dan klarifikasi yang dapat kita sampaikan kepada mereka,” ujar Nyoman kepada wartawan di Gedung BEI, Senin (9/2/2026).
Menurut Nyoman, setelah aturan resmi berlaku, emiten tidak diwajibkan langsung mencapai batas 15 persen. BEI menyiapkan periode penyesuaian selama beberapa tahun dengan target bertahap tiap periode yang akan dimonitor secara berkala.
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan bursa tidak hanya menyasar sebagian kecil emiten, melainkan seluruh perusahaan tercatat yang belum memenuhi ketentuan.
“Bahwa 267 kita berikan kesempatan untuk komunikasi jadi jangan ngeliat hanya 49 aja enggak seluruh perusahaan tercatat yang belum memenuhi kita akan ajak diskusi bentuknya apa kapan itu kita udah buat programnya jadi once pemberlakuan peraturan itu dilakukan kami akan masuk pertama sharing session tentang bisnis sharing session tentang tindakan korporasi,” jelasnya.
BEI juga telah memetakan kondisi masing-masing emiten karena setiap perusahaan memiliki karakteristik dan tantangan berbeda dalam menambah porsi saham publik. Pendampingan akan dilakukan melalui berbagai forum diskusi bersama Asosiasi Emiten Indonesia, termasuk sesi berbagi strategi bisnis agar perusahaan lebih menarik bagi investor sebelum melakukan aksi korporasi penambahan free float.
Selain itu, BEI akan melibatkan investment banker untuk memberikan pemahaman terkait opsi aksi korporasi yang dapat ditempuh emiten, seperti rights issue maupun skema lain yang sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Proses evaluasi di bursa juga diupayakan lebih cepat dengan dukungan regulator agar target peningkatan free float dapat tercapai secara kondusif di pasar.
Investor Asing Lepas Saham Rp 1,13 Triliun pada 2-6 Februari 2026
Sebelumnya, Investor asing masih melakukan aksi jual saham pada perdagangan saham 2-6 Februari 2026. Namun, aksi jual itu tidak sebesar pada pekan lalu. Seiring aksi jual oleh asing, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun tertekan.
Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Minggu (8/2/2026), investor asing lepas saham Rp 1,13 triliun pada 2-6 Februari 2026. Aksi jual saham ini lebih rendah dari pekan lalu di posisi Rp 13,92 triliun.
Pada pekan ini, aksi jual saham terbesar mencapai Rp 1,4 triliun pada Rabu, 4 Februari 2026. Lalu pada Selasa, 3 Februari 2026, aksi jual mencapai Rp 833,87 miliar dan Kamis, 5 Februari 2026 sebesar Rp 469,81 miliar.
Investor asing membeli saham pada awal pekan. Tercatat aksi beli saham mencapai Rp 654,83 miliar. Aksi beli saham oleh investor asing terjadi pada Jumat, 6 Februari 2026 yang mencapai Rp 944,31 miliar.
Adapun pada pekan ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan koreksi. IHSG melemah 4,73% ke posisi 7.935,26. Pada pekan ini, IHSG mencapai level tertinggi di 8.313,05 dan level terendah 7.712.
Adapun pergerakan IHSG pekan ini terjadi di tengah perkembangan langkah-langkah yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia untuk melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh.
Tingkatkan Kredibilitas
Mengutip riset Ashmore Asset Management Indonesia, poin-poin utama yang dibahas tetap konsisten untuk meningkatkan kredibilitas dan daya investasi pasar saham.
Otoritas pasar modal juga berkomitmen untuk kembali dan memperkuat kepercayaan investor global. Beberapa inisiatif yang diusulkan termasuk menaikkan free float atau saham beredar di publik untuk penawaran saham perdana atau initial public offering menjadi 15% dan peningkatan bertahap free float untuk perusahaan tercatat. Selain itu, ada peningkatan keterbukaan bagi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% dan peningkatkan klasifikasi investor menjadi 27 sub tipe dari semula sembilan.
“Perkembangan ini terus dinamis dan menunjukkan sikap yang lebih serius dan aktif yang diambil oleh otoritas,” demikian seperti dikutip.