Liputan6.com, Jakarta - BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana didorong untuk membuat sistem integrasi data kebencanaan nasional berbasis real-time sebagai kunci utama percepatan dan ketepatan penanganan bencana di Indonesia. Hal itu seperti disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Muhamad Abdul Azis Sefudin.
Integrasi data dinilai krusial untuk memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan efektif serta mencegah simpang siur data yang selama ini kerap menghambat respons di lapangan.
Advertisement
"Koordinasi yang paling penting adalah integrasi data bencana. Penanganan bencana itu butuh waktu dan membutuhkan integrasi data bencana secara real time," ujar Abdul Azis, melalui keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini menilai lemahnya integrasi data membuat penanganan bencana sering tidak optimal karena informasi korban, kebutuhan logistik, hingga kondisi wilayah terdampak tidak seragam antar lembaga.
Padahal, kata Abdul Azis, data BNPB menjadi rujukan utama bagi kementerian dan lembaga lain untuk bergerak cepat dalam situasi darurat.
"Banyak sekali data yang simpang siur. Ini perlu dorongan penguatan integrasi data, karena data dari BNPB mencakup kewenangan kementerian lain agar bisa bergerak," terang dia.
Soroti soal Anggaran
Politisi muda PDI Perjuangan ini juga menyoroti persoalan anggaran, khususnya pada pos pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan dalam rencana anggaran 2026 yang disebutnya bernilai nol.
Kondisi tersebut dinilai Azis kontradiktif dengan kebutuhan penanganan bencana yang sangat bergantung pada ketersediaan data.
"Kalau kita lihat anggaran 2026, pusat data informasi komunikasi bencana itu nol. Padahal itu yang utama dalam penanganan bencana. Kalau datanya tidak ada anggarannya, bagaimana mengerjakannya, bagaimana penanganannya," papar dia.
Lebih lanjut, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur-Kota Bogor) ini mengingatkan bahwa persoalan data bukan hanya soal teknis penanganan bencana, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak korban.
"Data yang tidak akurat berpotensi membuat korban terlewat dari pendataan dan akhirnya tidak menerima bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka," ucap dia.
"Jangan sampai ketika proses selesai, korban tidak didata dan tidak mendapatkan haknya. Kalau tidak dapat haknya, akhirnya mereka diabaikan," pungkas Azis.