Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 20 unit bus untuk rute baru TransJabodetabek Blok M-Bandara Soekarno Hatta.
"Mengenai armada yang disiapkan untuk trayek ini adalah 20 unit. Dengan demikian, setiap 5, maksimum 10, menit itu selalu ada," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di kawasan Jakarta Utara, Kamis (5/2/2026) melansir Antara.
Advertisement
Selain itu, dia mengatakan sampai dengan saat ini, belum ada keputusan terkait kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek.
"Untuk Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta, diberlakukan tarif normal, yakni Rp2.000 sebelum pukul 07.00 WIB dan Rp3.500 di atas pukul 07.00 WIB," kata Pramono.
Dia meyakini rute baru Transjabodetabek Blok M-Bandara Soekarno Hatta banyak diminati masyarakat karena efisien dari segi ongkos maupun waktu perjalanan.
"Pasti orang akan menggunakan itu. Gimana dari Soekarno Hatta sampai Blok M cuma bayar Rp3.500, mobilnya bagus. Siapa yang nggak mau? Pasti mau," ucap Pramono.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan waktu perjalanan akan lebih cepat dibandingkan dengan moda transportasi lain menuju bandara, karena Transjabodetabek nantinya menggunakan jalur khusus.
Dengan demikian, kata dia, kehadiran Transjabodetabek rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta secara signifikan akan mengurangi kemacetan di Jakarta maupun di kawasan Banten.
"Rute baru Transjabodetabek itu dijadwalkan resmi diluncurkan pada pekan depan, namun Pramono belum dapat merinci tanggal pastinya," jelas Pramono.
Gubernur Jakarta Pramono Anung Buka Opsi Kerja Sama Bantu Angkut Sampah Banten
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka opsi kerja sama berupa bantuan pengangkutan sampah dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hal ini disampaikan langsung oleh Pramono di hadapan Gubernur Banten Andra Soni.
Menurut Pramono persoalan sampah lintas wilayah tidak bisa ditangani secara mandiri, namun membutuhkan kolaborasi antardaerah.
"Karena kami, saya dan Pak Gubernur Banten ini merasa bahwa persoalan yang ada, baik di Jakarta dan Banten ini kalau kita tangani bersama pasti memecahkannya lebih gampang," kata Pramono usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama MRT Jakarta rute Kembangan-Balaraja di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/2/2026).
Pramono menjelaskan, bentuk bantuan yang dimungkinkan dari Jakarta berkaitan dengan aspek transportasi. Ia menilai, jika persoalan utama berada pada mobilisasi, maka Jakarta memiliki sarana transportasi yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan oleh Banten untuk mengangkut sampah.
Meski begitu, ia menegaskan kewenangan lokasi pembuangan sampah tetap berada di pemerintah daerah setempat.
"Kalau memang problemnya adalah transportasi, tentunya Jakarta akan punya alat transportasi yang bisa digunakan. Mengenai pembuangannya, ya tentunya sepenuhnya kewenangan dari Tangerang Selatan," terang Pramono.
Pola Kerja Sama Lintas Wilayah
Selain itu, Pramono juga mencontohkan pola kerja sama lintas wilayah lainnya yang dapat ditempuh Jakarta-Banten, melalui pengelolaan sumber daya air yang menguntungkan.
Kerja sama itu berupa pengembangan Bendung Polor di wilayah Banten yang berpotensi memberikan manfaat ganda, baik bagi pengendalian banjir maupun penyediaan air bersih.
"Kalau Bendung Polor itu dikembangkan, maka akan memberikan keuntungan bagi Banten karena mempunyai catchment area untuk menahan banjir. Bagi Jakarta, air tersebut bisa digunakan untuk menjadi air bersih yang akan dikelola oleh PAM Jaya," kata Pramono.
Menurut dia, pendekatan kolaboratif semacam itu juga relevan diterapkan dalam penanganan sampah, mengingat tantangan lingkungan di kawasan aglomerasi Jakarta–Banten saling berkaitan.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun kerja sama yang saling mengisi dengan Pemerintah Provinsi Banten.
"Jadi intinya begini, kami ingin untuk saling mengisi," tandas Pramono.