Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR menyoroti Menteri Pariwisata (Menpar) Widyanti Putri Wardhana yang mencicil jawaban pertanyaan-pertanyaan anggota DPR lewat media sosial pribadi. Menurut Saleh, seharusnya semua pertanyaan rapat juga dijawab di forum rapat.
"Ya kan, ada yang dicicil (dijawab) lewat medsos padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat, ya kan," kata Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay dalam rapat Komisi VII DPR dengan Kemenpar, Rabu (4/2/2026).
Advertisement
Meski demikian, Saleh menilai tindakan Menpar di Medsos bukti Menpar semangat bekerja. Saleh mempersilakan anggota Komisi VII memperdebatkan jawaban Kemenpar.
"Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan. Enggak apa-apa, nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau ya," tuturnya.
Sebelumnya, Menpar membeberkan raihan penghargaan kementeriannya sepanjang 2025.
"Pertama-tama izinkan saya membawa kabar baik. Pariwisata Indonesia menorehkan beragam penghargaan pada tahun 2025. Baru-baru ini juga Bali dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor," ujar Widiyanti dalam rapat. Dikutip dari akun YouTube TV Parlemen, Kamis (22/1/2026).
Saleh lantas meminta penjelasan lisan apa saja dampak nyata berbagai penghargaan dan program Kemenpar bagi rakyat.
Menurut Saleh, Menpar harus bisa menjelaskan langsung terkait pendalaman materi dalam rapat, bukannya menjawab pertanyaan secara tertulis seperti selama ini.
"Bu Menteri, kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Benar enggak? Kan ini konsekuensi daripada tugas konstitusional," kata Saleh.
Saleh mengingatkan rapat bukanlah pilihan, melainkan mandat undang-undang bagi pejabat negara.
Selanjutnya, Saleh menanyakan manfaat adanya 154 penghargaan yang disampaikan Menpar.
Menurutnya, berbagai penghargaan hanya bagus bagi citra pribadi bukan bagi rakyat langsung.
"Saya ingin ini dijelaskan satu per satu jenisnya apa saja penghargaan ini dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Kalau cuma untuk pribadinya Ibu Menteri atau untuk citra kementerian, itu bagus, tapi rakyat dapat apa?" tegas Saleh.