Liputan6.com, Jakarta - Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, memiliki potensi besar dalam pariwisata bahari.
Sektor ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi salah satu pilar dalam pengembangan pariwisata nasional.
Advertisement
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
Pariwisata Indonesia kini tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga dituntut memberi kontribusi nyata pada perlindungan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif.
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,” kata Puspa, melansir Antara, Senin (2/2/2026).
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menjadikan pariwisata bahari sebagai sektor potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekonomi bahari Indonesia pada 2024 tercatat menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS, menunjukkan sektor ini terus berkembang dan memperkuat perekonomian nasional.
“Perkembangan ini tercermin dari penguatan desa wisata di wilayah pesisir. Dari sekitar 12.000 desa pesisir di seluruh Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga 2024,” katanya.
Indonesia Perkuat Pariwisata Berkelanjutan Lewat Regulasi
Dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Pariwisata berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai kegiatan yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial-budaya, dan manfaat ekonomi untuk masa kini maupun generasi mendatang.
Pemerintah memperkuat landasan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang mengadopsi standar global Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kebijakan itu diwujudkan melalui SERTIDEWI, yang telah menyertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi, serta penguatan ekonomi biru sebagai strategi pembangunan nasional.
“Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menghasilkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan ekosistem laut tetap produktif dan utuh bagi masa depan,” jelasnya.
Sampah Laut Jadi Tantangan Pariwisata Bahari
Wamenpar menyoroti tantangan pariwisata bahari, terutama limbah laut dan sampah, yang membutuhkan penanganan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), serta pemerintah daerah untuk membangun respons yang lebih sistemik dan berkelanjutan.
“Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar berbagai agenda bersih-bersih sampah laut, disertai edukasi kepada masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Wamenpar menyampaikan perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah. Pada 2026, Danantara akan memulai proyek waste-to-energy di tiga daerah, termasuk Bali pada Maret 2026.
“Kami berharap langkah ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tutur dia.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat keselamatan dan perlindungan lingkungan lewat manajemen destinasi berbasis risiko, dengan regulasi, standar operasional, dan pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
Pariwisata Bahari Didorong Lebih Berkelanjutan
Kemenpar mendorong Gerakan Wisata Bersih untuk meningkatkan kebersihan di seluruh destinasi, termasuk kawasan wisata bahari. Selain itu, memperkuat keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, Kemenpar meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory. Direktori ini bertujuan menyediakan informasi terpercaya mengenai lokasi penyelaman bagi wisatawan, operator, dan pemangku kepentingan, sekaligus mempromosikan praktik penyelaman berbasis konservasi.
Penguatan sumber daya manusia (SDM) turut menjadi prioritas melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata.
“Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan kesiapan, profesionalisme, dan standar keselamatan yang tinggi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut bukan sekadar wadah diskusi, melainkan seruan untuk bertindak dalam menjaga kelestarian laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Forum ini bukan sekadar wadah diskusi, melainkan seruan untuk bertindak. Pariwisata bahari berkelanjutan adalah tentang menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari bangsa,” terangnya.