Liputan6.com, Jakarta - DPP PDIP kembali mengerakkan armada layanan kesehatan keliling untuk membantu warga terdampak bencana di sejumlah daerah, salah satunya di Jawa Barat. Ada sebanyak dua unit Mobil Pelayanan Kesehatan atau Bus Klinik Berjalan yang digerakkan untuk menangani warga terdampak banjir dan tanah longsor.
Armada kesehatan itu membawa fasilitas medis lengkap dan ditopang sekitar 150 tenaga profesional, mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga relawan kesehatan terlatih. Seluruh tim disiapkan untuk pelayanan darurat langsung di lapangan, tanpa menunggu rujukan fasilitas kesehatan lain.
Advertisement
Ketua DPP PDIn bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning menyatakan, pengerahan armada dan personel tersebut merupakan perintah langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta kader partai hadir di tengah warga saat bencana melanda.
“Ini berkat gotong royong kader partai dan perintah Ibu Mega yang selalu menekankan agar kader partai hadir, menangis dan tertawa bersama rakyat. Pada siang hari ini kita bergembira, walaupun penuh tanggung jawab, karena masih bisa berbagi untuk rakyat banyak,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).
Dalam misi ini, Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP mengerahkan personel dengan kesiapan penuh. Bus Klinik Berjalan yang diturunkan telah melalui kalibrasi alat medis untuk menjamin akurasi pelayanan di lokasi terdampak.
Ada Layanan Poli Umum hingga Ibu Hamil
Di dalam armada tersebut tersedia juga poli umum, poli gigi, poli mata, layanan USG untuk ibu hamil, laboratorium, hingga apotek dengan obat-obatan standar klinik. Tim medis juga disiagakan untuk menangani tindakan darurat di lokasi pengungsian.
"Jadi alat-alat ini sudah kita kalibrasi, sudah dijamin aman. Yaitu ada poli gigi, ada USG, ada poli mata, ada untuk umum. Misalnya pun harus mendadak orang disirkumsisi yaitu bahasa awamnya sunat, siap," ucap dia.
Ribka menerangkan, Jawa Barat menjadi fokus utama menyusul luasnya dampak banjir dan cuaca ekstrem. Karawang, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Subang masuk prioritas awal penanganan.
"Saya sudah menghubungi Ketua DPD Jawa Barat, ada tiga kabupaten/kota yang memang jadi prioritas," tandas dia.