Liputan6.com, Jakarta - HKI atau Himpunan Kawasan Industri Indonesia menyampaikan penilaian positif terhadap langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang baru saja melantik anggota Dewan Energi Nasional (DEN).
Keberadaan lembaga tersebut dinilai bukan hanya formalitas, tetapi sebuah manuver krusial dalam upaya memperkuat dan menata ulang tata kelola energi nasional secara menyeluruh.
Advertisement
bAGI hki, adanya DEN memiliki arti vital untuk memastikan bahwa arah kebijakan energi Indonesia di masa depan, bukan hanya dirumuskan dengan lebih terkoordinasi, menjunjung tinggi keberlanjutan, dan memailiki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai tantangan.
"Penguatan tata kelola energi kini menjadi kebutuhan yang mendesak, Hal tersebut tidak lepas dari fakta adanya lonjakan pemerintah energi yang signifikan, terutama yang bersumber dari sektor industri sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Ketua HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana dikutip dari Antara, Kamis 29 Januari 2026.
Menurutnya, kapasitas regulasi serta adanya kebijakan energi yang terintegrasi dari hulu ke hilir akan memberikan dampak langsung dan nyata terhadap stabilitas pasokan energi serta peningkatan daya saing industri dalam negeri di kancah global.
"HKI mengapresiasi langkah Presiden melantik Dewan Energi Nasional sebagai forum strategis lintas sektor. Bagi kawasan industri, kepastian energi yang andal, terjangkau, dan semakin ramah lingkungan merupakan prasyarat utama untuk menjaga iklim investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,"papar Ma'ruf.
Pondasi Kelembagaan Solid dan Integrasi Kebijakan EBT
Pelantikan DEN yang telah dilaksanakan di Jakarta, dipandang oleh HKI sebagai momentum penting yang memberikan fondasi kelembagaan yang jauh lebih kuat dalam aspek perumusan hingga pengendalian kebijakan energi nasional.
Dengan terbangunnya tata kelola yang solid dan struktur, segala kebijakan energi yang lahir diharapkan mampu untuk menjawab berbagai kebutuhan lintas sektor yang kompleks, sekaligus memelihara keseimbangan antara ketahanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.
Sorotan khusus juga diberikan pada struktur organisasi DEN, dimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ditunjuk sebagai ketua hariannya.
HKI memandang penugasan strategis ini sebagai kunci untuk memastikan adanya kesinambungan yang erat antara formulasi kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
HKI juga percaya adanya kawasan industri yang memiliki peran strategi untuk mendukung efektivitas tata kelola tersebut melalui model pengelolaan energi berbasis kawasan terpadu, peningkatan efisiensi penggunaan energi, serta integrasi sistem kelistrikan yang lebih modern.
Optimisme Transisi Energi Berimbang Menuju Swasembada
Di tengah tren kebutuhan energi yang terus menanjak, kawasan industri menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi aktif dalam mendukung implementasi kebijakan energi nasional yang lebih tertata rapi.
HKI menyuarakan optimisme yang tinggi bahwa kepengurusan Dewan Energi Nasional periode ini akan mampu menghadirkan produk kebijakan yang tidak hanya konsisten secara regulasi, tetapi juga implementatif di lapangan. Ma'ruf menekankan pentingnya keseimbangan dalam transisi ini.
"Kami optimistis Dewan Energi Nasional periode ini mampu menghadirkan kebijakan yang konsisten dan implementatif. Transisi energi harus berjalan seimbang, memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan emisi, sekaligus menjaga daya saing kawasan industri sebagai penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja," kata Ma'ruf.
Sejalan dengan visi tersebut, HKI menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan sistem energi yang andal.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menegaskan bahwa tujuan utama DEN adalah mempercepat pencapaian swasembada energi nasional.
Secara teknis, keberadaan DEN akan memperkuat dan mengorkestrasi program-program menuju kemandirian energi yang sebelumnya telah diinisiasi oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, guna memastikan transisi energi dan program kelistrikan berjalan sukses.