Liputan6.com, Hanoi - To Lam kembali terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam pada Jumat (23/1/2026), menandai konsolidasi kekuasaan yang berpotensi menjadikannya figur paling berpengaruh di negara tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Para analis menilai Lam juga berpeluang besar untuk merangkap jabatan sebagai presiden, sebuah langkah yang akan menyimpang dari tradisi kepemimpinan kolektif yang selama ini dianut Vietnam.
Lam, yang berusia 68 tahun, kembali diangkat secara bulat oleh Komite Sentral Partai yang beranggotakan 180 orang pada penutupan Kongres Partai Nasional yang berlangsung dari Senin (19/1) hingga Jumat. Dalam pidatonya, ia berjanji untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Advertisement
Peneliti di ISEAS–Yusof Ishak Institute Le Hong Hiep menilai, meski belum ada pengumuman resmi terkait jabatan presiden, susunan Politbiro baru yang beranggotakan 19 orang—lembaga pengambil keputusan tertinggi partai—sangat mengindikasikan bahwa Lam akan semakin memusatkan kekuasaan dengan mengambil alih posisi tersebut.
Menurut Hiep, konsolidasi kekuasaan ini dapat mempercepat pengambilan keputusan dan mendorong reformasi, namun juga berisiko melemahkan mekanisme kontrol internal partai serta mempersulit proses suksesi kepemimpinan.
Kongres Partai kali ini dipengaruhi oleh pertanyaan utama: apakah Vietnam mampu bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen atau lebih per tahun pada periode 2026–2030.
Para pemimpin partai menilai target tersebut hanya bisa dicapai jika Vietnam beranjak dari ketergantungan pada tenaga kerja murah dan ekspor, menuju peningkatan produktivitas, teknologi, serta penguatan sektor swasta.
"Kita harus mencapai pertumbuhan dua digit untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan," ujar Lam .
Dari Polisi ke Puncak Kekuasaan
Terpilihnya kembali Lam menandai puncak perjalanan karier seorang mantan perwira kepolisian yang meniti jalan dari aparatur keamanan hingga ke pucuk sistem politik Vietnam.
Kenaikannya didorong oleh kampanye anti-korupsi besar-besaran yang diluncurkan pendahulunya, Nguyen Phu Trong, dan dijalankan Lam saat menjabat sebagai Menteri Keamanan Publik. Kampanye ini menyingkirkan atau menurunkan puluhan pejabat tinggi, termasuk dua mantan presiden dan ketua parlemen, sehingga secara drastis mengubah keseimbangan kekuasaan di dalam partai.
Lam juga memimpin perombakan birokrasi paling ambisius sejak akhir 1980-an, dengan memangkas puluhan ribu lapangan kerja sektor publik, menggabungkan kementerian, menggambar ulang batas provinsi, serta mendorong proyek-proyek infrastruktur besar.
Berbeda dengan Nguyen Phu Trong yang dikenal sebagai ideolog dan menekankan disiplin partai, Lam lebih berfokus pada kinerja ekonomi. Ia berulang kali menegaskan pentingnya memberdayakan sektor swasta dan menggeser model pertumbuhan yang bertumpu pada tenaga kerja murah, ekspor, dan investasi asing. Model lama tersebut memang menjadikan Vietnam pusat manufaktur, mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, dan menumbuhkan kelas menengah, namun dinilai tidak lagi cukup.
Tantangan besar tetap membayangi, mulai dari kebutuhan reformasi yang lebih dalam, populasi yang menua, risiko perubahan iklim, lemahnya institusi, hingga tekanan Amerika Serikat (AS) terkait surplus perdagangan. Di sisi lain, Hanoi harus menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar, termasuk China, mitra dagang terbesar sekaligus rival dalam klaim Laut China Selatan.
"Ia adalah reformis yang pragmatis," tutur Nguyen Khac Giang, peneliti di ISEAS–Yusof Ishak Institute.
Giang mencontohkan keputusan Lam yang hampir seketika menerima tawaran Presiden Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Kecepatan keputusan tersebut dinilai tidak lazim bagi Vietnam, yang umumnya merumuskan kebijakan luar negeri secara sangat berhati-hati dengan memperhitungkan respons China.
"Kami siap berkontribusi lebih banyak sebagai mediator dan jembatan untuk membangun perdamaian," ujar Lam dalam konferensi pers pasca kongres.
Namun, pragmatisme tersebut menimbulkan kegelisahan di kalangan faksi konservatif partai, terutama yang dipimpin militer, yang khawatir terhadap agenda reformasi Lam dan berupaya mempertahankan disiplin sosialis. Perluasan kewenangan aparat keamanan negara di bawah kepemimpinan Lam, termasuk pengaruh polisi terhadap legislasi dan dunia usaha, juga memperuncing rivalitas lama dengan militer yang menguasai berbagai kepentingan bisnis.
Konsolidasi kekuasaan ini turut meningkatkan kekhawatiran soal hak asasi manusia, di tengah meningkatnya penindakan terhadap aktivis, jurnalis, dan pegiat lingkungan.
Taruhan Besar Pertumbuhan Ekonomi
Vietnam menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi minimal 10 persen per tahun dalam lima tahun ke depan, dengan menempatkan sektor swasta sebagai pusat strategi pembangunan—sebuah pergeseran penting bagi negara komunis tersebut.
Negara ini sebelumnya gagal mencapai target pertumbuhan 6,5–7 persen pada paruh pertama dekade ini, namun mencatat pertumbuhan sekitar 8 persen pada 2025. Kini, para pembuat kebijakan menyesuaikan model pertumbuhan dengan memberi peran utama pada perusahaan swasta, menekankan industri bernilai tambah tinggi, modernisasi produksi, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan digitalisasi.
"Yang menonjol kali ini bukan hanya arahnya, tetapi rasa urgensinya," kata Richard McClellan, pendiri konsultan RMAC Advisory. "Jendela peluang strategis Vietnam tidak akan terbuka selamanya."
Dokumen kebijakan yang disahkan dalam kongres menyebut sektor swasta sebagai salah satu kekuatan pendorong terpenting ekonomi, serta menempatkan urusan luar negeri dan integrasi internasional sejajar dengan pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini mencerminkan ketergantungan Vietnam pada perdagangan global, investasi, dan dinamika geopolitik.
Perubahan tersebut berpotensi memberi konglomerat swasta peran lebih besar dalam proyek infrastruktur, energi, dan industri yang selama ini didominasi negara. Namun, para pengkritik memperingatkan risiko menguatnya kelompok bisnis besar.
Perusahaan-perusahaan tersebut juga berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar AS di tengah ketidakpastian tarif, dengan sejumlah nama seperti Vingroup, Hoa Phat, dan Masan mulai melirik Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa.
Platform partai yang diperbarui juga menaikkan perlindungan lingkungan menjadi tugas "sentral" sejajar dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Ini merupakan perubahan penting di Vietnam, di mana pertumbuhan pesat selama ini memicu polusi udara dan tekanan lingkungan lainnya.
"Perubahan lingkungan ini signifikan dari sisi niat, tetapi dampaknya masih belum merata," ungkap McClellan, seraya menilai tantangan terbesar adalah menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan nyata.
Di sisi lain, ketergantungan Lam pada aparat keamanan negara memunculkan ketegangan baru. Upaya pemerintah pusat untuk menertibkan ekonomi, memperluas pemungutan pajak, dan menghapus pungutan informal kerap berbenturan dengan praktik lama di tingkat lokal, di mana korupsi kecil selama ini menjadi bagian dari cara aktivitas ekonomi sehari-hari dijalankan.
Hoa, pemilik kafe di Hanoi, mengatakan usahanya bergantung pada praktik parkir sepeda motor pelanggan di trotoar—yang secara hukum dilarang namun kerap diizinkan melalui suap. Pengetatan pajak tanpa mengatasi praktik semacam itu, menurutnya, justru akan merugikan usaha kecil.
"Saya mendukung reformasi partai," ujarnya. "Tapi bisnis tidak hanya berjalan dengan urusan administrasi."
Hiep menilai kepemimpinan Lam akan menjaga stabilitas politik Vietnam serta memberi sinyal kesinambungan kebijakan ekonomi dan luar negeri. Namun ia memperingatkan bahwa target pertumbuhan 10 persen selama lima tahun ke depan akan sangat menantang, mengingat terbatasnya sumber pertumbuhan baru dan ketergantungan berkelanjutan pada ekspor, investasi asing, serta belanja infrastruktur di tengah lingkungan global yang tidak bersahabat.
"Jika Vietnam tidak berhati-hati, negara ini bisa menghadapi masalah ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan," imbuhnya.