Liputan6.com, Jakarta - Bawaslu mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam menghalau disinformasi selama masa pemilu. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menerima delegasi The Counter Information Manipulation Department (CIMD) Inggris.
Bagja menjelaskan, pada Pemilu 2019, Indonesia memiliki karakteristik yang menarik dalam dunia digital, yang mana 60 persen dari populasi merupakan pengguna media sosial aktif.
Advertisement
Hal ini menyebabkan dinamika tersendiri dalam media sosial Indonesia saat pemilu.
"Tantangan media digital dan sosial di seluruh tahapan pemilihan di Indonesia mencakup diskriminasi terkait kelayakan kandidat, ijazah palsu, catatan kriminal palsu, dan juga kampanye fitnah online terkoordinasi terhadap calon kandidat. Inilah tantangan kita," ujar Rahmat dilansir laman Bawaslu.
"Selain itu tantangan lain adalah kapasitas investigasi. Dari 355 konten yang diidentifikasi, penyebarannya sulit dihitung secara pasti karena keterbatasan teknologi," katanya menambahkan.
Ia melanjutkan pada Pemilu 2024, koordinasi lintas lembaga bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital) serta platform media sosial berhasil membatasi dampak disinformasi dibandingkan tahun 2019.
Selain dengan lembaga terkait, Bawaslu juga melakukan kerja sama dengan seluruh platform media sosial untuk membantu pengawasan disinformasi di media sosial.
Di sisi lain Deputi CIMD Sean Earl menekankan bahwa pendekatan hibrida adalah solusi efektif untuk menghadapi tantangan pemilu modern.
Strategi ini tidak hanya bertujuan menanggulangi rasa takut di masyarakat, tetapi juga memperkuat pertahanan terhadap serangan siber.
Menurutnya, penyebaran pesan yang baik secara konsisten jauh lebih efektif daripada sekadar bereaksi terhadap hoaks yang muncul.
"Ke depan Bawaslu harus menggunakan alat pelacak yang lebih canggih untuk mengukur keterlibatan (engagement) audiens terhadap ujaran kebencian dan disinformasi. Hal ini penting untuk memetakan platform mana yang paling terdampak dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemilih," ujar Matthew Downing, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Inggris.
Tentang Cek Fakta Liputan6.com
Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.
Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.
Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.
Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670.