Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Indonesia pengguna internet meyakini penyebab banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatra lebih disebabkan oleh ulah tangan manusia ketimbang faktor cuaca. Hal itu diungkap Direktur Median Rico Marbun, Selasa (20/1/2026).
Melalui survei yang datanya diambil dari pengguna media sosial pada 9-13 Januari 2026, dengan target sampel 1.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, Rico menyebutkan, sebanyak 66,2 persen responden menyatakan bencana di Sumatra terjadi karena deforestasi atau penggundulan hutan.
Advertisement
"Faktor manusia itu dianggap lebih menyebabkan bencana sekitar 85,3 persen ya. Kemudian faktor alam itu hanya 14,5 persen," katanya.
Dari 85,3 persen itu, penyebab tertinggi adalah deforestasi kemudian disusul alif fungsi lahan 6,3 persen, aktivitas tambang illegal 4,4 persen, dan ekspansi perkebunan sawit 3,8 persen.
Rico menjelaskan, yang mengatakan banjir Sumatra karena curah hujan ekstrem hanya ada 11,5 persen.
"Itu minoritas begitu ya, itu menjadi penyebab yang minoritas itu. Sementara mayoritasnya itu adalah faktor kelalaian manusianya itu sendiri," kata Rico.
Survei Median juga menemukan data terkait tingkat kepuasan publik atas penanganan pemerintah pusat terhadap bencana di Sumatra. Hasilnya 59 persen masyarakat menyatakan tidak puas, dan 38,8 persen merasa puas.
Dari 59 persen yang tidak puas, terdapat 5 poin besar alas an, yakni antara lain penanganan lambat 26,8 persen, bantuan kurang memadai di angka 10,4 persen, tidak menjadikan bencana nasional dengan 3,4 persen, distribusi bantuan tidak merata 2,8 persen, kurang upaya pencegahan bencana 2,1 persen.
"Jadi alasan yang paling utama itu adalah penanganannya begitu terlihat lamban. Saya pikir bukan berarti pemerintah ini tidak melakukan apa-apa ya, tetapi mungkin salah satu masukan, input yang bisa kita dapatkan dari hasil survei ini adalah ini perlu adanya komunikasi yang berkelanjutan dan cepat," kata Rico menjelaskan.
Sementara itu, bagi responden yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah pusat menangani bencana menganggap pemerintah pusat telah merespons dengan baik (16,1 persen), bantuan logistik dianggap lengkap 5,2 persen, hingga sudah bekerja maksimal 5,1 persen.
Selain itu, survei tersebut juga mencatat sebanyak 86,7 persen responden sepakat bencana banjir Sumatra itu ditetapkan ke dalam status bencana nasional. Dari keseluruhan responden yang sepakat itu, 37,7 persen sepakat karena menilai bencana itu berdampak sangat luas.
"Sementara yang tidak setuju bencana ini ada juga yang tidak setuju ditetapkan sebagai bencana nasional karena merasa bahwa pemerintah daerah mampu menangani itu 2,9 persen dan bencana hanya terjadi di Pulau Sumatra 1,3 persen," katanya.