Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, bakal membentuk komite nasional kereta cepat. Untuk mengurusi berbagai perkara dalam proyek tersebut, semisal restrukturisasi utang Whoosh hingga perpanjangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Terkait restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, AHY tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menekankan bahwa negara tidak akan lepas dari tanggung jawab tersebut.
Advertisement
"Prinsipnya adalah sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa negara, pemerintah akan mengambil tanggung jawab juga terkait dengan struktur keuangan. Jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita harapkan bersama," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/1/2026).
Dia juga menyampaikan mandat dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengembangkan proyek kereta cepat hingga Jawa Timur.
"Namun tentu kita terlebih dahulu harus fokus pada restrukturisasi keuangan. Karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut," imbuh dia.
Kemenko IPK juga telah berkoordinasi dengan pemangku utama terkait. Semisal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT KAI (Persero), hingga Kementerian Keuangan.
"Nah ini sedang kita cari yang terbaik, kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis," kata AHY.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Selain persoalan utang, komite nasional itu juga bakal turut mematangkan konsep proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Sehingga kabinet Prabowo bisa meneruskan proyek yang diinisiasi oleh pemerintahan di era sebelumnya.
"Jadi nanti ada bisa dikatakan komite yang melibatkan banyak kementerian yang lainnya. Tentu Kemenko Infrastruktur menjadi bisa dikatakan koordinatornya lah begitu," ungkap AHY.
"Karena ini urusan konektivitas, ada banyak urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah.Jadi tentunya kami akan berada di depan dan melibatkan cukup banyak stakeholders," dia menambahkan.
Pastikan Kesiapan Anggaran
Tak lupa, AHY juga bakal merangkul Kementerian Keuangan guna memastikan kesiapan anggaran untuk ikut mendanai pengembangan proyek kereta cepat.
"Termasuk juga dipastikan agar tidak ada permasalahan dalam perencanaan maupun eksekusinya. Jadi kita akan pelajari apa yang menjadi pengalaman Jakarta-Bandung. Kalau ada yang kurang pas ya tentu bisa menjadi pelajaran buat kita," tuturnya.
"Sekaligus juga kita terus melakukan benchmark terhadap negara-negara maju atau negara-negara lain yang sudah lebih advance mengembangkan jalur-jalur konektivitas kereta cepatnya," pungkas AHY.