Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 disebut harus bisa ditopang kebijakan prioritas di sektor pangan, gizi, perumahan, kesehatan, serta reformasi fiskal dan penegakan hukum.
Advertisement
Dengan cara ini, ekonomi Indonesia diharapkan bukan hanya sekedar bertumbuh secara berkualitas dan berkelanjutan. Hingga kemudian memberikan dampak yang sangat nyata bagi kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Board of Advisors Prasasti, Hashim Djojohadikusumo, dalam dialog Prasasti Luncheon Talk 2026 bertajuk “Sektor dan Kebijakan Prioritas yang Menjadi Tantangan dan Peluang Pertumbuhan Indonesia di Tahun 2026”, pekan lalu.
Hashim mengakui bahwa prestasi pemerintah saat ini cukup banyak, namun sering kali tertutup oleh derasnya hujatan di media sosial.
Sebagian serangan tersebut bukan kritik murni, melainkan kampanye terorganisasi menggunakan bot, avatar, dan kecerdasan buatan untuk mendiskreditkan pemerintah. “Ada laman dibaca 5.000 orang, tapi komentarnya 20.000. Ini tidak masuk akal,” ujarnya.
Dia mencontohkan tudingan bahwa Presiden Prabowo Subianto menguasai lahan sawit hampir di seluruh Indonesia sebagai informasi bohong.
Hashim kemudian memaparkan sejumlah capaian yang menurutnya berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Salah satunya adalah terwujudnya kampung haji Indonesia di Makkah, dekat Masjidil Haram, yang telah lama direncanakan sejak era 1950-an dan baru kini terealisasi melalui lobi langsung Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
Sektor Lain
Di sektor sosial, dia menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 55 juta penerima, ditambah 4 juta ibu hamil. Program ini, berangkat dari temuan tingginya angka stunting akibat malnutrisi, bukan kelaparan.
“Program MBG sudah dicetuskan Prabowo sejak tahun 2006 silam, jauh sebelum Gerindra lahir. Ide itu bertolak dari keprihatinan tentang fenomena stunting yang disebabkan malnutrisi balita dan ibu hamil,” kata Hashim.
Dia menegaskan MBG bersifat sukarela dan memiliki multiplier effect ekonomi yang besar hingga ke pedesaan, dengan target distribusi 82 juta butir telur serta ayam dan buah-buahan.
“Jadi tujuannya bukan hanya soal sosial dan peningkatan kualitas hidup generasi mendatang, juga dapat menggerakkan sektor riil sehingga memacu pertumbuhan,” lanjut dia.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga paling miskin, serta pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk mengatasi sekitar 27 juta rumah tidak layak huni di pedesaan.
Perumahan dan Pangan
Menurut Hashim, sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan 185 mata rantai industri, sehingga berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kita bisa belajar dari China yang berhasil tumbuh dengan sangat menakjubkan dalam beberapa dekade berkat pembangunan besar besaran untuk menyediakan hunian layak untuk warganya,” tuturnya.
Di bidang pangan, Hashim menyebut swasembada pangan berhasil dicapai dalam satu tahun melalui intensifikasi, termasuk pemangkasan harga pupuk hingga 20 persen tanpa merugikan produsen.
Dia menilai hambatan utama selama puluhan tahun adalah birokrasi distribusi pupuk yang berbelit.
Hashim juga menyoroti pentingnya reformasi fiskal dan penegakan hukum di sektor perpajakkan. Contohnya, kebocoran pada sektor e-commerce di mana pembayaran pajak sangat minimal dibandingkan nilai transaksi yang dihasilkan di sektor ini.
“Tanpa menaikkan tarif pajak, dengan efisiensi aparat dan kebijakan yang tepat, saya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen,” katanya.