Liputan6.com, Beijing - Hampir satu juta orang dikenai sanksi disipliner dalam kasus korupsi sepanjang tahun 2025. Demikian disampaikan lembaga antikorupsi tertinggi China pada Sabtu (17/1/2026).
Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (Central Commission for Discipline Inspection/CCDI) seperti dikutip dari laporan CNA, disebutkan bahwa sebanyak 983.000 orang menerima sanksi disipliner atas berbagai pelanggaran sepanjang tahun lalu. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 10,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ketika 889.000 orang dikenai sanksi.
Advertisement
CCDI melaporkan bahwa total 115 pejabat senior di tingkat provinsi dan kementerian telah ditempatkan di bawah penyelidikan. Dari jumlah itu, 69 orang telah dijatuhi sanksi disipliner.
Menurut pernyataan tersebut, daftar pihak yang diperiksa kini semakin meluas, tidak hanya mencakup pejabat tinggi pemerintah, tetapi juga mantan pimpinan universitas serta perusahaan milik negara. CCDI menambahkan bahwa kampanye anti korupsi menyasar pula buronan yang berada di luar negeri serta praktik korupsi di tingkat akar rumput yang melibatkan pejabat berpangkat rendah, yang sering disebut sebagai "lalat". Langkah ini dilakukan seiring dengan diperluasnya pengawasan ke lebih banyak sektor dan industri.
Pesan Tegas Xi Jinping
Dalam pidatonya pada 12 Januari, Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa perjuangan melawan korupsi masih berada dalam kondisi yang berat dan kompleks. Ia menyerukan agar sikap tegas dengan tekanan tinggi tetap dijalankan tanpa kompromi.
Xi menyatakan bahwa China harus mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan tekad yang lebih kuat serta menemukan cara-cara inovatif untuk menghadapi berbagai tren baru dalam praktik korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang pleno CCDI.
"Korupsi adalah penghalang dan batu sandungan bagi pembangunan partai dan negara," ujar Xi.
Kampanye anti korupsi berskala besar yang dipimpin Xi hingga kini terus berlanjut. Pada Oktober lalu, dua pemimpin militer tertinggi China dikeluarkan dari Partai Komunis yang berkuasa dan dari jajaran militer setelah tersandung kasus korupsi.
Sepanjang kampanye tahun 2025, otoritas China menyelidiki sekitar 33.000 orang yang diduga terlibat dalam praktik suap. Dari jumlah tersebut, 4.306 orang telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024, ketika tercatat 26.000 penyelidikan terkait suap dan 4.271 kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan.