Trump Ajak Presiden Turki dan Mesir Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza

Apa itu Dewan Perdamaian Gaza? Berikut selengkapnya.

oleh Khairisa FeridaDiterbitkan 18 Januari 2026, 08:28 WIB
Sebuah foto menunjukkan tenda-tenda penampungan keluarga-keluarga Palestina yang mengungsi, didirikan di sepanjang pantai Kota Gaza saat angin musim dingin yang kencang menerpa wilayah tersebut pada Selasa 13 Januari 2026. Musim dingin menjadi ancaman nyata bagi para pengungsi Palestina di Jalur Gaza. (Omar AL-QATTAA/AFP)

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengundang para pemimpin Mesir dan Turki untuk bergabung dalam dewan perdamaian yang bertugas mengawasi masa transisi pasca-perang di Jalur Gaza. Informasi ini disampaikan oleh otoritas di Ankara dan Kairo.

Dewan tersebut direncanakan akan mengawasi pemerintahan sementara di Gaza sesuai dengan rencana Trump untuk mengakhiri perang yang oleh banyak pihak disebut sebagai genosida Israel terhadap warga Palestina di wilayah yang terkepung tersebut.

Juru bicara kepresidenan Turki seperti dikutip dari laporan Al Jazeera menyampaikan melalui media sosial pada Sabtu (17/1/2026) bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan menerima undangan dari Trump sehari sebelumnya untuk menjadi anggota pendiri dewan tersebut.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan dalam konferensi pers pada Sabtu bahwa negaranya sedang meninjau undangan terpisah dari Trump yang ditujukan kepada Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk bergabung dalam dewan itu.

Pada Jumat (16/1), Gedung Putih mengumumkan sejumlah anggota dari dewan eksekutif pendiri untuk Gaza, wilayah yang telah mengalami lebih dari dua tahun pengeboman militer Israel serta pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Dewan eksekutif tersebut akan diketuai langsung oleh Trump dan mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio; utusan khusus Trump, Steve Witkoff; mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair; serta menantu Trump, Jared Kushner.

Pengumuman ini merupakan bagian dari proposal Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza yang diperkenalkan pada Oktober lalu. Rencana tersebut menyebutkan bahwa sebuah badan teknokrat Palestina akan berada di bawah pengawasan aktor-aktor internasional yang bertugas mengawasi pemerintahan Gaza selama masa transisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorotan Warga Palestina di Gaza

Dan, lebih dari 171.222 orang mengalami luka-luka, banyak di antaranya menderita cedera permanen yang mengubah hidup. Tampak dalam foto, anak-anak menghangatkan diri di dekat api unggun di samping patung pasir karya seniman Yazed Abo Jarad yang menggambarkan tahun mendatang di Deir El-Balah, Jalur Gaza tengah pada 30 Desember 2025. (Bashar Taleb/AFP)

Melaporkan dari Kota Gaza pada Sabtu, jurnalis Al Jazeera Hani Mahmoud mengatakan bahwa warga Palestina di wilayah yang dilanda perang tersebut mencatat banyak individu yang ditunjuk sebagai anggota dewan perdamaian merupakan pendukung utama Israel dan aksi kejinya di Gaza.

Menurutnya, kekhawatiran utama warga Palestina di Gaza adalah bahwa para anggota dewan tersebut dapat memprioritaskan dominasi dan kontrol dibandingkan keadilan, rekonstruksi, serta hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

Mahmoud menambahkan bahwa jika warga Palestina memiliki suara dalam dewan tersebut, tuntutan utama mereka adalah keselamatan.

"Mereka ingin menjalani hari tanpa suara drone, tanpa serangan udara mendadak dan tanpa pengungsian paksa," ujarnya.

Gedung Putih tidak merinci tanggung jawab masing-masing anggota dewan eksekutif pendiri. Disebutkan bahwa anggota tambahan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.

Dewan itu juga akan mencakup eksekutif ekuitas swasta sekaligus miliarder Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Robert Gabriel, penasihat Trump. Gedung Putih menyatakan pula bahwa Nickolay Mladenov, mantan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Tengah, akan menjabat sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza.

Selain itu, Mayor Jenderal Angkatan Darat AS Jasper Jeffers, seorang komandan operasi khusus AS, ditunjuk sebagai komandan pasukan stabilisasi internasional (ISF).

Sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November telah memberi wewenang kepada dewan perdamaian dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk ISF di Gaza.

Gedung Putih pada saat yang sama turut mengumumkan pembentukan dewan eksekutif Gaza yang terdiri dari 11 anggota. Dewan ini akan mencakup Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Sigrid Kaag, Menteri Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab Reem al-Hashimy, serta miliarder Israel-Siprus Yakir Gabay.

Dewan tambahan ini akan mendukung kantor Mladenov dan badan teknokrat Palestina, yang rinciannya diumumkan pekan ini, menurut pernyataan Gedung Putih.

 

Keberatan Israel

Warga Palestina menyelamatkan barang-barang dari sebuah rumah setelah serangan militer Israel terhadap rumah keluarga al-Houli, di mana empat orang dilaporkan tewas, di sebelah barat Deir al-Balah, di Jalur Gaza tengah, pada Jumat 16 Januari 2026. Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza terus bertambah. (BASHAR TALEB/AFP)

Namun, pada Sabtu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan penolakan terhadap dewan eksekutif Gaza. Ia mengatakan bahwa komposisi dewan itu tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan Israel.

"Perdana Menteri telah menginstruksikan menteri luar negeri untuk menghubungi Menteri Luar Negeri AS terkait masalah ini," demikian pernyataan kantor Netanyahu yang dibagikan melalui media sosial.

Pernyataan tersebut tidak merinci secara spesifik bagian mana dari susunan dewan yang ditentang.

Media Israel sebelumnya melaporkan bahwa pemerintahan Netanyahu sangat menentang kemungkinan keterlibatan Turki dalam pasukan internasional yang diperkirakan akan dikerahkan ke Gaza.

Sementara itu, menteri keamanan nasional Israel dari sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, mengecam rencana pemerintahan Trump di Gaza. Ia menyatakan bahwa warga Palestina harus dipaksa keluar dari wilayah tersebut sesuai dengan "rencana awal" Trump.

Presiden AS sebelumnya menyatakan keinginannya agar warga Palestina meninggalkan Gaza sehingga wilayah itu dapat diubah menjadi "Riviera Timur Tengah", sebuah konsep pembangunan yang merujuk pada kawasan pesisir bergaya resor elit seperti di Eropa Selatan, yang oleh para pengamat dinilai sebagai bentuk pembersihan etnis. 

Ben-Gvir pun menyerukan kepada Netanyahu untuk memerintahkan militer Israel kembali berperang dengan kekuatan besar di Gaza guna mencapai tujuan utama perang, yaitu penghancuran Hamas.

Gencatan senjata yang rapuh telah berlaku di Gaza sejak Oktober tahun lalu, namun Israel berulang kali melanggar kesepakatan tersebut, menewaskan lebih dari 450 warga Palestina, termasuk lebih dari 100 anak-anak. Tiga tentara Israel juga tewas dalam serangan oleh kelompok bersenjata Palestina.

Sejak Oktober 2023, setidaknya 71.548 orang telah tewas dan 171.353 lainnya luka-luka akibat serangan pasukan Israel di seluruh Jalur Gaza.

Sementara itu, Israel mengklaim lebih dari 1.100 orang tewas dalam serangan kelompok militan Palestina pada 7 Oktober 2023, sementara sekitar 200 orang lainnya ditawan.

Seluruh sandera hidup sudah dibebaskan, namun satu jenazah warga Israel masih ditawan di Gaza.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya