Liputan6.com, Jawa Timur- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen dalam kerangka sistem presidensial yang dianut Indonesia. Menurutnya, fungsi tersebut merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang sehat.
Hasto menyampaikan, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menjabarkan bagaimana kehidupan parlemen harus diselaraskan dengan sistem presidensial. Dalam sistem ini, kata dia, efektivitas pemerintahan membutuhkan penyederhanaan sistem multipartai.
Advertisement
“Dalam sistem presidensial, terlalu banyak partai justru membuat pemerintahan tidak efektif. Karena itu, pengaturan seperti parliamentary threshold dan pembentukan fraksi merupakan bagian dari penataan sistem politik,” ujar Hasto di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Dia menjelaskan, Rakernas PDI Perjuangan juga menegaskan pentingnya penataan sistem politik yang berjalan beriringan dengan penataan sistem hukum agar tercipta keadilan. Berbeda dengan sistem parlementer yang mengenal garis tegas antara koalisi pemerintah dan oposisi, Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal.
“Kita bukan sistem parlementer. Karena itu, PDI Perjuangan menjalankan fungsi penyeimbang. Semua pihak, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, tetap terikat pada Pancasila dan konstitusi,” katanya.
Hasto menegaskan, setiap kebijakan pemerintah yang sejalan dengan ideologi, konstitusi, dan kepentingan rakyat akan didukung PDI Perjuangan. Namun, jika terdapat perbedaan pandangan, partainya akan menawarkan alternatif kebijakan.
Fungsi Penyeimbang Bagian Demokrasi
Dia mencontohkan di sektor pangan, PDI Perjuangan mengusung konsep kedaulatan pangan. Sementara di bidang pertahanan, partai berlambang banteng tersebut mengedepankan konsep geopolitik Presiden pertama RI Soekarno, yang menyesuaikan postur pertahanan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.
“Defense system kita harus dibangun dari laut dan udara. Bung Karno punya cita-cita Indonesia menjadi negara terkuat dari Samudera Indonesia menuju masa depan Pasifik,” ujarnya.
Menurut Hasto, fungsi penyeimbang merupakan bagian dari demokrasi yang membutuhkan mekanisme check and balance, kritik, serta pilihan kebijakan yang beragam. Dia menyebut peran tersebut sebagai tugas patriotik partai yang dijalankan melalui riset dan kajian kebijakan.
Dalam konteks pemilu dan pilkada, PDI Perjuangan juga mendorong biaya politik yang lebih murah, tanpa mahar politik, serta mengedepankan semangat gotong royong antar partai.
“Pemilu harus tetap menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi melalui pemilihan langsung. Itulah fungsi penyeimbang yang terus kami jaga,” kata Hasto.