Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah untuk tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan 2026 memunculkan polemik di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai pelaksanaan MBG saat puasa kurang efektif dan tidak relevan dengan jam belajar mengajar.
Namun dari perspektif kesehatan masyarakat, keberlanjutan MBG dinilai tidak semata terkait kalender akademik. Intervensi gizi dipandang sebagai upaya berkelanjutan negara dalam menjaga pemenuhan gizi harian kelompok penerima manfaat, termasuk selama Ramadan.
Advertisement
Dokter medis sekaligus edukator kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Muhammad Fajri Adda’i, menilai pelaksanaan MBG di bulan puasa justru memiliki nilai edukatif, khususnya dalam membantu anak memahami pilihan nutrisi yang tepat saat berpuasa.
“Penting untuk menjaga stabilitas energi, konsentrasi belajar, daya tahan, dan sistem tubuh kita berjalan dengan baik. Jadi kita butuh nutrisi yang penting untuk menjaga kemampuan berpikir, kemampuan fisik beraktivitas supaya tidak lemas, tidak gampang terkena gula darah rendah (hipoglikemia), serta tidak kekurangan cairan di sekolah, juga mendukung aktivitas sehari-hari selama sepanjang bulan puasa,” ujar dr. Fajri.
Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada prinsip ilmu gizi dan kesehatan anak, bukan semata kebijakan program. Ia juga menilai MBG akan lebih tepat diberikan pada waktu sahur dibandingkan berbuka puasa.
Selain itu, dr. Fajri menekankan pentingnya peran guru dalam menyampaikan edukasi kesehatan sederhana kepada murid selama Ramadan. Edukasi tersebut diharapkan dapat membantu anak menghindari konsumsi berlebihan makanan tinggi gula dan gorengan saat berbuka.
“Apa pun bentuk programnya, yang terpenting adalah anak tetap sehat, fokus belajar, dan memiliki kebiasaan makan serta minum yang baik dan bergizi selama bulan puasa,” katanya.
Dorong Perputaran Ekonomi Lokal
Selain aspek kesehatan, MBG juga dinilai berpotensi mendorong perputaran ekonomi lokal. Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program tersebut.
Di Kota Pekanbaru, misalnya, pelaksanaan MBG disebut meningkatkan kebutuhan bahan pangan dan tenaga kerja. Hal itu disampaikan oleh Windra Pricindi Anatasia, Mitra SPPG Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.
“Seluruh pelaku UMKM yang terlibat wajib menyediakan bahan baku kualitas premium. Mulai dari tempe, tahu, ayam, ikan, sayuran, buah, hingga bahan lainnya. Kebutuhan bahan baku mendekati 4.000 kilogram per hari. Untuk ayam saja 300–350 kilogram, sementara sayuran 100–200 kilogram setiap hari,” ujarnya.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai pelibatan UMKM dan katering lokal menjadi kunci agar program MBG mampu menggerakkan perekonomian daerah.
“Program MBG ini bisa menggerakkan roda perekonomian lokal itu tergantung dari seberapa banyak pihak yang dilibatkan dan juga model dapurnya. Sebetulnya ini kan kita bisa memanfaatkan dapur existing yang milik UMKM, hanya saja ada standarisasi,” kata Eliza.
Menurutnya, dapur UMKM atau kantin sekolah dapat dimanfaatkan tanpa perlu investasi besar, selama memenuhi standar kebersihan dan kualitas makanan.
“Tinggal mereka dilatih bagaimana memproduksi makanan yang higienis. Yang paling penting, kalau UMKM dilibatkan, ini akan sangat baik untuk menggerakkan roda perekonomian lokal,” tutupnya.