Mentan Pastikan Rehabilitas Sawah Pascabencana Aceh Berjalan Cepat dan Tepat Sasaran

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau langsung pemulihan sawah pascabencana di Aceh sekaligus memastikan rehabilitas lahan, bantuan produksi, dan pecepatan tanam berjalan tepat waktu

oleh Meila Alfauzi SukmawanDiterbitkan 16 Januari 2026, 12:02 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Liputan6.com/Ady Anugrahadi)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turun langsung ke lokasi bencana di Aceh untuk memastikan proses pemulihan sektor pertanian berjalan optimal.

Peninjauan dilakukan pada tahap awal rehabilitas lahan, penaluran bantuan sarana produksi, serta percepatan tanam berjalan dengan tepat waktu.

Mentan bersama rombongan tiba di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Aceh  Utara, pada Kamis pagi sekitar pukul 08.30 WIB.

Di lokasi tersebut, Amran meninjau secara langsung kondisi areal pesawahan yang masih terendam lumpur akibat bencana hidrometeorlogi yang melanda wilayah tersebut.

Saat peninjauan tersebut, Andi meminta jajaran Kementerian Pertanian  untuk memastikan dan menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan sasaran dalam proses rehabilitasi, agar fungsi  lahan segera pulih dan petani bisa segara kembali  berproduksi.

"Jadi seluruh tim terima kasih, kami minta seluruh swakelola, kalau perlu petaninya ikut kerjakan sendiri. Dan itu dibayar pemerintah," kata Amran, melansir Antara, Jumat (15/1/2026).

Ia menegaskan, seluruh proses rehabilitasi lahan pertanian harus dilakukan secara swakelola dan padat karya dengan melibatkan petani setempat, dibiayai oleh pemerintah, tanpa menggunakan kontraktor besar agar memberikan manfaat ekonomi  langsung yang bisa dirasakan masyarakat.

"Jadi swakelola, jadi padat karya. Jadi ini nggak kemana-mana, nggak usah pakai kontraktor besar, apalagi kecil-kecil begini," ucap Amran.

Bantuan Benih dan Pupuk Disalurkan, Rehabilitas Awal Capai 13.707 Hektare

Data sementara posko tanggap darurat bencana Aceh per 7 Desember 2025, kerusakan lahan pertanian di provinsi itu akibat bencana hidrometeorologi sejak 25 November lalu telah mencapai lebih dari 65 ribu hektare. Tampak foto udara menunjukkan warga berkendara melewati sawah yang terendam lumpur setelah banjir bandang di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, pada Senin 8 Desember 2025. (Chaideer MAHYUDDIN/AFP)

Selain perbaikan fisik lahan yang rusak, pemerintah juga memastikan ketersediaan sarana produksi bagi petani, dengan menyalurkan benih dan pupuk untuk mendukung percepatan masa tanam berikutnya dan menjaga produktivitas pertanian di Aceh.

"Dan benih benihnya, pupuknya Alhamdulillah dibantu pemerintah," kata Amran.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal dengan nama Titiek Soeharto, bersama sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta pejabat terkait lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas sawah terdampak bencana di wilayah Aceh secara keseluruhan mencapai 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, kerusakan kategori ringan tercatat 23.893 hektare, sedang 8.759 hektare, dan berat 21.851 hektare.

Untuk tahap awal rehabilitas, dilakukan seluas 13.707 hektare yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.

Anggaran Sebesar Rp1,49 Triliun Telah Disiapkan

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Guna mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,49 triliun dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2026.

Selain itu, pemerintah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak bencana.

Amran menyatakan pihaknya bergerak cepat dalam menangani dampak bencana hidrometeorilogi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bencana berupa banjir bandang, luapan sungai, serta tanah longsor tersebut berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dan infrastruktur pendukungnya. Sejumlah daerah dilaporkan mengalami dampak yang paling parah di antaranya Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampaj di tiga provinsi tersebut mencapai 107.324 hektare, dengan rincian rusak ringan seluas 56.077 hektare, rusak sedang 22.152 hektare, dan rusak berat 29.095 hektare. Dari total tersebut, tercatat lahan tanaman padi dan jagung yang mengalami puso (gagal panen) mencapai 44,6 ribu hektare.

Selain sawah, bencana juga merusak lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam seluas 29.310 hektare.

Lahan holtikultura terdampak mencapai 1.803 hektare, sementara jumlah ternak yang mati atau hilang tercatat lebih dari 820 ribu ekor.

Kementan juga mencatat kerusakan infrastruktur pertanian yang cukup signifikan, meliputi 58 unit Rumah Potong Hewan (RPH), 2.300 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) hilang, 74 Balai Penyuluran Pertanian (BPP) rusak, 3 bendungan rusak, jaringan irigasi rusak sepanjang152 kilometer, serta 820 unit jalan produksi terdampak.

"Tentu data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif antara unit Eselon I Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak," ujar Mentan Amran.

Perlawanan Satu Dekade Petani Kendeng (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya