Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh kabupaten sebagai upaya strategis meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Indonesia.
Langkah ini dilakukan menyusul potensi krisis sampah yang semakin nyata di berbagai daerah, sehingga diperlukan koordinasi dan dukungan politik yang kuat agar program pengelolaan sampah dapat berjalan efektif.
Advertisement
Dalam pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Rabu, Menteri Hanif menekankan pentingnya peran DPRD sebagai pengambil keputusan dan pengawas di tingkat kabupaten.
Keberhasilan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada dukungan Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD, karena mereka menjadi ujung tombak pemerintahan di daerah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.
"Jadi tentu dengan konsolidasi seperti ini harapan kita akan semakin banyak mendapat dukungan dari stakeholder yang ada di tingkat tapak. Sebagaimana kita ketahui ujung tombak dari pemerintahan kita ada di kabupaten," ujar Hanif, melansir Antara, Kamis (15/1/2026).
Keterlibatan DPRD bukan sekadar bentuk dukungan formal, tetapi juga berperan dalam memobilisasi sumber daya, mengawasi pelaksanaan program, dan memastikan adanya regulasi yang mendukung praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan ini, program pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya fokus pada pengurangan sampah di pusat kota, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah.
Langkah Pemerintah Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para ketua DPRD dari berbagai kabupaten, langkah strategis yang sudah dilakukan dan akan dijalankan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di seluruh Indonesia.
Pengelolaan sampah bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan sehingga menjadi lebih bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat.
Dukungan legislatif dari DPRD untuk memastikan program-program pengelolaan sampah berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
"Harapan saya tentu ini terus berkembang menjadi kaukus-kaukus di dalam rangka mengedepankan lingkungan hidup sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional kita," kata Hanif.
Dengan konsolidasi antara pemerintah pusat dan DPRD di berbagai kabupaten, langkah-langkah pengelolaan sampah dapat diterapkan secara lebih terkoordinasi, menyasar daerah yang rentan mengalami akumulasi sampah, sekaligus memperkuat budaya peduli lingkungan di masyarakat.
DPRD Perkuat Tata Kelola Lingkungan
Pada kesempatan itu, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto menilai positif koordinasi yang dilakukan Menteri LH dan KLH dengan DPRD di seluruh kabupaten sebagai langkah strategis dalam pengelolaan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, tetapi juga mencakup aspek ekosistem lainnya, termasuk pengelolaan air, penghijauan, dan perlindungan sumber daya alam.
"Oleh karena itu DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah bersama kepala daerah tentu akan bersinergi mewujudkan lingkungan yang lebih baik, tata kelola sampah yang lebih baik," tuturnya.
Siswanto menekankan kebijakan lingkungan diterapkan secara efektif, memobilisasi sumber daya, serta memastikan adanya regulasi dan pengawasan yang mendukung praktik pengelolaan sampah berkelanjutan.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mengurangi potensi krisis sampah, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh kabupaten di Indonesia.