Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memetakan sejumlah daerah yang terdeteksi lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin (Peti) untuk tindak lanjut pencegahan dan penindakan oleh aparat keamanan.
"Penanganan Peti membutuhkan kerja bersama dan komitmen yang kuat dari seluruh unsur. Negara harus hadir secara adil, tegas dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, melansir Antara, Rabu (14/1/2026).
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi usai apel gabungan Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Peti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Berdasarkan kajian awal, aktivitas Peti terdeteksi di sejumlah daerah, antara lain di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Solok serta Kabupaten Sijunjung.
"Praktik tambang ilegal merupakan persoalan bersama yang berdampak luas. Aktivitas ini tidak hanya bermasalah dari sisi hukum, tetapi juga menyangkut lingkungan dan keselamatan masyarakat," papar Mahyeldi.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Polisi Gatot Tri Suryanta menegaskan penanganan aktivitas Peti di Sumbar memasuki tahap implementasi nyata, dan tidak lagi sebatas wacana.
Ia memastikan pendekatan dan penanganan masalah ini akan dilakukan secara paralel, yakni dengan upaya pencegahan serta penegakan hukum yang merujuk kepada ketentuan yang berlaku.
"Sosialisasi yang masif akan kita lakukan kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan. Sedangkan penegakan hukum ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Gatot.
Ia menegaskan ke depan aktivitas pertambangan hanya dapat dilakukan oleh badan hukum minimal berbentuk koperasi, dan telah mengantongi izin resmi dari instansi terkait.
"Tujuannya, agar pengelolaan pertambangan berjalan tertib dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," tandas Gatot.
Mendagri Kumpulkan Kepala Daerah Se-Sumbar, Himpun Masukan Percepatan Penanganan Pascabencana
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk menghimpun berbagai masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana termasuk di Provinsi Sumbar. Mobilisasi ini melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda).
Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar.
Mendagri kemudian ditugaskan Presiden menjadi Ketua Satgas tersebut. Sejak awal ditugaskan, ia telah melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi masing-masing kabupaten/kota terdampak dengan melibatkan daerah.
"Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu," ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa 13 Januari 2026.
Ia menyebutkan, dari data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, berdasarkan hasil rapat dan pemantauan melalui dashboard kebencanaan serta rapat koordinasi intensif, kondisi pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan.
Forum yang Digelar
Karena itu, dirinya mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar termasuk pihak terkait yang dinilai cepat melakukan pemulihan.
"Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kaupatennya," kata Mendagri.
Namun, dalam rapat tersebut, Mendagri kembali memastikan berbagai indikator pemulihan mulai dari jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG.
Ia menjelaskan, masukan detail dari daerah menjadi sangat krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak tepat sasaran.
"Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, disampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini … biar semua bergerak," jelasnya.
Melalui forum tersebut, Mendagri juga mengidentifikasi sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah di wilayah tersebut akan menjadi pembahasan dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
"Yang belum-belum pulih itu kita kendalikan lagi, secepat mungkin kita keroyok rame-rame," tandasnya.
Sebagai informasi, forum tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menghimpun berbagai masukan dari daerah-daerah terdampak. Sebelumnya, Mendagri juga memimpin forum serupa baik dengan kepala daerah se-Provinsi Aceh maupun Sumut.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, bupati/wali kota se-Provinsi Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.