Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan mengeluarkan sikap terkait kedaulatan dan dinamika geopolitik global dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I.
Salah satu poin disinggungnya, adalah soal desakan terhadap pemerintah Indonesia untuk menolak tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela.
Advertisement
"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran kedaulatan suatu negara Merdeka dari intervensi asing sebagaimana terjadi dengan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro," kata Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham saat membacakan poin hasil dari rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
Jamaluddin menambahkan, PDIP dalam sikap politik luar negeri berkomitmen penuh menjaga kedaulatan Indonesia dari segala bentuk tekanan dan dominasi kekuatan asing.
Sebab, Partai yang dipimpin Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri itu menganggap kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
"Rakernas Partai menegaskan sikap politik PDI Perjuangan untuk memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan kepentingan nasional," jelas Jamaluddin.
Pelanggaran Kedaulatan Negara
Jamaluddin menyebut, PDIP dalam poin sikap politik eksternal menyoroti pelanggaran kedaulatan negara merdeka di kancah internasional.
PDIP merasa tindakan intervensi AS merendahkan muruah PBB dan Dasa Sila Bandung dan bertentangan dengan hukum internasional.
"Selain merendahkan marwah PBB, bertentangan dengan Hukum Internasional dan Dasa Sila Bandung. Sikap tersebut juga tidak sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan, dan perikeadilan," tegas Jamaluddin.
"Karena itu, PDIP dalam sikapnya mendorong pemerintah memperkuat kemampuan produksi petani, nelayan, san peternak untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional," tandas Jamalludin.