Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Venezuela yang digulingkan, Nicolas Maduro, mengajukan pembelaan tidak bersalah atas dakwaan narkoba, senjata, dan narkoterorisme dalam sidang di pengadilan federal Manhattan pada Senin (5/1/2026). Sidang tersebut digelar dua hari setelah Maduro ditangkap oleh pasukan khusus Amerika Serikat (AS) dalam sebuah operasi yang diperintahkan Presiden Donald Trump dan memicu reaksi luas internasional.
Sidang pembacaan dakwaan berlangsung singkat dan formal, kurang dari 30 menit. Dalam persidangan itu, Maduro hanya diminta mengonfirmasi identitasnya serta memastikan bahwa ia memahami daftar dakwaan yang diajukan terhadapnya. Singkatnya proses persidangan tersebut berbanding terbalik dengan dampak global dari tindakan AS.
Advertisement
Pada saat Maduro dan istrinya, Cilia Flores, hadir di ruang sidang di Lower Manhattan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar rapat darurat hanya beberapa kilometer dari lokasi pengadilan. Dalam pertemuan itu, sekitar selusin negara mengecam apa yang mereka sebut sebagai "kejahatan agresi" oleh AS. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa operasi tersebut diduga melanggar hukum internasional.
Di hadapan hakim federal Alvin Hellerstein, Maduro, menegaskan bahwa dirinya "masih presiden negara saya", telah "ditangkap secara ilegal" di kediamannya di Caracas, dan merupakan "tawanan perang".
"Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Saya adalah orang baik," kata Maduro dalam bahasa Spanyol sambil berulang kali menyela hakim, seperti dikutip dari laporan The Guardian.
Saat memasuki ruang sidang, Maduro dibelenggu pada bagian pergelangan kaki, namun tidak pada tangannya. Ia sempat menoleh ke arah kursi juri dan, sebelum duduk, menyapa pengunjung sidang dengan ucapan "Happy new year!" dalam bahasa Inggris.
Ia menghadapi dakwaan pidana federal AS, termasuk konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan perangkat peledak. Masing-masing dakwaan tersebut membawa ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Menurut hukum federal AS, narkoterorisme didefinisikan sebagai tindakan memproduksi, mendistribusikan, atau menyelundupkan narkotika dengan tujuan atau pengetahuan bahwa hasilnya akan digunakan untuk mendukung atau membiayai kegiatan terorisme.
Dengan plester besar terlihat di pelipis dan dahinya, istri Maduro juga menyatakan dirinya "sepenuhnya tidak bersalah" saat mengajukan pembelaan. Pengacaranya, Mark Donnelly, menjelaskan Flores mengalami cedera signifikan selama "penculikannya" dan membutuhkan pemeriksaan medis akibat memar parah di bagian tulang rusuk.
Maduro pertama kali didakwa pada tahun 2020 bersama 14 anggota lingkaran dalamnya sebagai bagian dari kasus perdagangan narkoba besar-besaran yang menargetkan sejumlah pejabat Venezuela dan kelompok gerilyawan Kolombia.
Pengacara Maduro, Barry Pollack, tidak langsung mengajukan permohonan jaminan, namun mengatakan akan mengajukan mosi pada tahap selanjutnya yang menyinggung klaim bahwa kliennya telah menjadi korban penculikan oleh operasi militer.
Membuka Ingatan Lama
Pemandangan seorang presiden berusia 63 tahun dari negara berdaulat asing yang duduk di ruang sidang AS dalam kondisi dibelenggu sebagian dan mengenakan pakaian tahanan mengingatkan pada persidangan mantan Presiden Panama Manuel Noriega pada 1991 serta persidangan publik Presiden Irak Saddam Hussein pada 2006.
Surat dakwaan pidana yang diumumkan pada Sabtu (3/1) oleh Jaksa Agung AS Pam Bondi menggemakan klaim Trump bahwa intervensi militer sepihak di Venezuela diperlukan untuk menghentikan aliran narkoba ke AS.
"Maduro dan para konspiratornya telah selama puluhan tahun bekerja sama dengan para pengedar narkoba dan narkoteroris paling kejam dan produktif di dunia, serta mengandalkan pejabat korup di seluruh kawasan untuk mendistribusikan berton-ton kokain ke AS," demikian bunyi dakwaan tersebut.
Serangan militer AS terhadap kapal-kapal yang diduga digunakan untuk perdagangan narkoba dalam beberapa bulan sebelum penggerebekan pada Sabtu dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 110 orang. Hal itu memicu pertanyaan dari sejumlah pakar hukum mengenai apakah serangan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Trump membenarkan penculikan Maduro sebagai cara bagi AS untuk menyita minyak Venezuela yang ia sebut sebagai "hasil curian". Ia berjanji bahwa AS akan mengelola Venezuela untuk masa mendatang, sementara perusahaan-perusahaan energi AS mengambil alih kendali atas cadangan minyak negara tersebut yang sangat besar.
Di Venezuela, putra Maduro, Nicolas Maduro Guerra, menyatakan di hadapan Majelis Nasional bahwa AS telah "menculik" ayahnya.
Sementara itu, Delcy Rodriguez, wakil Maduro yang dilantik untuk menggantikannya pada Senin, dilaporkan melunakkan sikap keras awalnya dengan menawarkan kerja sama dengan AS. Sikap tersebut muncul hanya beberapa jam setelah Trump mengancam bahwa Rodriguez dapat membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih besar dari Maduro jika tidak menuruti keinginannya.
Langkah Trump memicu gelombang kecaman global serta kekhawatiran bahwa pengeboman di Caracas—yang diancam akan diulang jika Venezuela tidak bekerja sama—dapat meluas ke negara-negara lain yang berseteru dengan AS, khususnya Kolombia, Kuba, dan Iran.
Tindakan tersebut dinilai menandai kembalinya praktik imperialisme AS yang dilakukan secara terang-terangan di Amerika Latin, menurut Alan McPherson, profesor sejarah di Temple University, kepada The Guardian.
Ketegangan dengan Kolombia meningkat pada Senin setelah Presiden Gustavo Petro menyatakan bahwa negaranya akan "mengangkat senjata" jika Trump merealisasikan ancamannya melakukan aksi militer di negara tersebut.
Dalam rapat darurat DK PBB, Sekretaris Jenderal PBB, melalui pernyataan yang dibacakan oleh seorang diplomat, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kemungkinan meningkatnya ketidakstabilan di Venezuela, dampak potensial terhadap kawasan, serta preseden yang dapat ditimbulkan terhadap hubungan antarnegara.
Ia menambahkan bahwa dirinya tetap sangat prihatin atas tidak dihormatinya aturan hukum internasional.