Liputan6.com, Jakarta - Polri menyatakan telah menggeser metode pengamanan aksi massa di sepanjang tahun 2025, yaitu ke jalur dialog, deeskalasi, dan pendekatan humanis. Hal itu dipaparkan dalam Rilis Akhir Tahun Polri 2025 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Astamaops Polri Komjen Fadil Imran mengatakan, reformasi operasional tidak cukup hanya mengubah taktik di lapangan. Namun juga cara negara hadir di ruang demokrasi, khususnya saat warga menyampaikan pendapat di muka umum.
Advertisement
Dia menegaskan, unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks tersebut, peran Polri bukan sebagai penghalang, melainkan penjamin keamanan publik agar aspirasi tersampaikan tanpa benturan.
"Kami menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat adalah hak konstitusional warga negara. Dan tugas Polri bukan hanya menjadi penghalang, tetapi justru menjadi penjamin dan pelayanan keamanan publik," ujar dia.
Kendati, Fadil mengakui selama ini masih banyak kritik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai tidak proporsional, serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Untuk itu, Polri mulai meninggalkan pendekatan berbasis dominasi dan eskalasi, hingga beralih ke pengamanan berbasis dialog dan pengendalian situasi.
"Maka dalam dokumen kebijakan terbaru, kami menegaskan tiga pilar yakni dialogis hukum, proporsionalitas kekuatan, integritas dan legitimasi," ucap dia.
Dia mengatakan, tiga pilar ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan sentuhan humanis.
"Karena keamanan publik tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan, tapi dengan kepercayaan," kata Fadil.
3 Paradigma Pengamanan Aksi
Dalam evaluasinya, dia memetakan tiga paradigma pengamanan aksi, bahwa crowd control yang represif dinilai memicu resistensi dan konflik. Kemudian crowd management menempatkan polisi sebagai fasilitator, dengan sasaran akhir adalah mutual respect.
"Di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena mereka merasakan niat baik dan orientasi solusi," jelas Fadil.
Arah baru ini pun membuat keberhasilan pengamanan tidak lagi diukur dari banyaknya pasukan di lapangan, namun kualitas interaksi antara aparat dan massa aksi.
Fadil juga mengidentifikasi empat masalah internal yang selama ini disorot publik. Mulai dari pola reaktif, ketidaktepatan penggunaan kekuatan, krisis kepercayaan akibat ulah oknum, hingga minimnya pendekatan deeskalasi. Untuk itu, sejumlah langkah telah ditempuh.
"Polri telah mengambil langkah konkret. Mulai dari revisi doktrin, pembaruan SOP pengamanan aksi, pelibatan negosiator sebagai first responder, sampai penguatan fungsi Humas dan pengawasan internal," ucap dia.
Operasi Terpusat dan Kewilayahan
Polri juga mencatat telah menjalankan lima operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan di sepanjang 2025. Operasi besar seperti Operasi Ketupat dan Lilin masih tetap berjalan, dengan mekanisme setiap Polda diberikan ruang untuk menjawab tantangan daerah masing-masing.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Kerja sama melibatkan lima kementerian, empat lembaga, dan dua unsur non-lembaga diklaim berkontribusi pada stabilitas nasional.
"Keamanan bukan tugas Polri sendirian. Sinergi adalah kunci. Tahun ini, kerja sama kita mencakup 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 non-lembaga untuk memastikan keamanan nasional yang komprehensif. Kami merangkul semua elemen untuk menciptakan ekosistem keamanan yang inklusif," ucap dia.
Dampak keamanan pun dikaitkan dengan ekonomi. Pengamanan World Water Forum disebut mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali hingga 8,23 persen, sementara pengamanan kunjungan Paus Fransiskus memperkuat citra Indonesia sebagai negara damai dan toleran.
"Polri memastikan bahwa setiap event besar membawa dampak positif langsung bagi ekonomi rakyat," tandas dia.