Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah siap menambah anggaran hingga Rp 1,63 triliun untuk memastikan pemulihan di Aceh berjalan optimal dan tidak terhambat oleh pemotongan dana transfer ke daerah.
Hal itu disampaikan dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian terkait, lembaga, serta kepala daerah. Bendahara negara ini menegaskan, anggaran untuk daerah bencana tidak akan “diganggu”, bahkan justru diperkuat.
Advertisement
"Tadi Pak Bupati minta jangan dipotong, gitu ya. Ini saya tanya tadi ke staf saya, yang memutuskan saya bukan, rupanya mesti minta izin dulu ke Pak Presiden," kata Purbaya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencanan dengan K/L daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).
Purbaya menyebut Aceh sebagai daerah yang paling parah terdampak bencana dibandingkan wilayah lain. Karena itu, pemerintah membuka opsi penambahan anggaran khusus agar proses pemulihan berjalan sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Tambahan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,63 triliun. Dana ini dirancang untuk mengembalikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Aceh ke level tahun 2025, setelah sebelumnya muncul kekhawatiran adanya penurunan anggaran pada 2026.
"Jadi, akan kami kembalikan ke kondisi di DAK tahun 2025. Harusnya nggak ada masalah, ini kan daerah bencana ya," ujarnya.
Tambahan Anggaran Tunggu Restu Presiden dan DPR
Meski anggaran telah disiapkan, Purbaya menjelaskan bahwa keputusan final tetap memerlukan persetujuan Presiden serta pembahasan dengan DPR. Ia menegaskan, secara teknis Kementerian Keuangan siap mengusulkan skema tersebut.
Usulan tambahan Rp1,63 triliun itu akan dimasukkan dalam penyesuaian anggaran 2026. Pemerintah memastikan, sepanjang disetujui Presiden, alokasi tersebut tidak akan dipangkas dan justru difokuskan sepenuhnya untuk pemulihan Aceh.
"Jadi, kami akan usulkan seperti itu, Aceh dulu yang paling parah ya, itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui Pak Presiden, dan DPR mungkin, itu Rp 1,63 triliun tambahannya," ujarnya.
Sisa Anggaran Bencana
Adapun disisi lain, Menkeu Purbaya memastikan anggaran pemulihan pascabencana masih tersedia dan siap dicairkan. Ia mencatat dana siap pakai tersisa Rp 1,51 triliun yang bisa langsung mengalir ke daerah terdampak, asalkan permintaan resmi segera diajukan.
"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajar ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," ujarnya.
Pemerintah pusat, kata Menkeu Purbaya, siap memproses pencairan secepat mungkin bahkan dalam hitungan hari selama administrasi dipenuhi.