Liputan6.com, Jakarta - Sustainabele Forest Management (SFM) atau pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi fondasi utama untuk mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, sejalan dengan peran strategis sektor kehutanan dan juga penggunaan lahan dalam agenda pengurangan eisi gas rumah kaca nasional.
Dilansir dari www.forestinsights.id, pada hari Selasa (30/12/2025) dalam diskusi Enviro Talk yang diselenggarakan oleh Enviro News, dihadiri oleh Project Director FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto dan Anggota Dewan Penasihat Ahli Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, serta Sekertaris Jendral ATKARBONIST Diah Suradiredjah.
Advertisement
Agus Justianto menjelaskan, komtmennya berangkat dari dinamika global negosiasi erubahan iklim, di mana, sektor kehutanan dinilai sebagai paling visible dan berbiaya efektif untuk menurunkan emisi.
Komitmen tersebut sejalan dengan kerangka dari REDD+ dan berkembang ke pendekatan pada nature-based solutions.
"Indonesia memiliki modal besar berupa hutan hujan tropis. Dari kajian dan perhitungan yang dilakukan, sektor FOLU menjadi andalan pengurangan emisi gas rumah kaca nasional," ujar Agus, dikutip dari www.forestinsights.id, Selasa (30/12/2025).
"Ada 60 persen beban pengurangan emisi di Indonesia berada di sektor FOLU. Karena hal tersebut, pemerintah menempatkan kebijakan FOLU Net Sink 2030 bagian dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC)," sambung dia.
Konsistensi Kebijakan Menjadi Kunci
Target Net Sink diaknai dengan kondisi ketika serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan stidaknya mencapai setara, atau lebih besar, dibandingkan dengan dilapaskan pada 2030.
Agus menilai target tersebut menjadi ambisius, mengingat bagaimana Indonesia juga memiliki komitmen jangka panjang menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat. Namun, Agus menegaskan juga keberhasilan FOLU Net Sink 2030 tersebut sangat ditentukan oleh kebijakan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
"Ini bukan sekadar komitmen negara. Konsistensi implementasi di tingkat nasional dan subnasional menjadi kunci, karena gangguan seperti kebakaran dan degradasi hutan dapat memengaruhi pencapaian target," ujar Agus, yang dikutip dari www.forestinsights.id.
Dalam konteks implementasi, Agus menekankan, pentingnya SFM yang telah menjadi prinsip dasar dari kehutanan Indonesia sejak dekade 1970-an melalui tata guna hutan kesepakatan dan perencanaan tata ruang.
Klasifikasi hutan produksi, hutan lindung, dan juga hutan konservasi tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria ilmiah seperti curah huja, kelerengan, dan eurodibilitas tanah.
"Konsep pengelolaan hutan berkelanjutan sudah disusun lama. Tantangannya adalah memastikan konsep tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan," kata Agus.
Waspada Terhadap Risiko Degradasi
Dan sementara itu, Diah Suradiredja menyampaikan FOLU Net Sink 2030 tersebut berfungsi sebagai kompasnya kebijakan nasional bagi dunia usaha dan pasar karbon.
Menurutnya, pasar karbon sangat sensitif terhadap kepastiab arah dari kebijakan dan tata kelola tang kredibel.
"FOLU Net Sink 2030 memberi sinyal kuat bahwa Indonesia menempatkan hutan dan lahan sebagai solusi iklim nasional. Ini penting bagi dunia usaha karena pasar karbon dibangun atas dasar kepercayaan dan kepastian kebijakan," kata Diah, dikutip dari www.forestinsights.id.
Diah menerangkan, pasar karbon tidak semata-mata mekanisme jual-belinya, melainkan instrumen pembiayaan alternatif untuk menjebatani keterbatasan pada anggaran publik, terutama bagi pembiayaan restorasi hutan, pengelolaan hutan lestari, dan pelindungan ekosistem di tingkat tapak.
Diah menegaskan betapa krusianya peran masyarakat karena aksi nyata pengurangan emisi berlangsung di lapangan.
Menurutnya, dana komposisi karbon pada akhirnya diarahkan untuk mendukung upaya masyarakat dalam menjaga hutan dari kerusakan, kebakaran, dan degradasi.
"Pasar karbon adalah dana kompensasi. Peran masyarakat di tingkat tapak sangat menentukan nilai tambahan (additionality) dari upaya pengurangan emisi," ucap Diah.
Diah menyiritu pentingnya transparasi dan kredibilitas data, kepercayaan investor global ditentukan oleh metodologi yang sahih, sistem mentorng, serta reporting, and verifivation (MRV) yang kuat, dan kepastian regulasi.
"Pasar karbon tidak mentolerir data yang abu-abu. Transparansi menjadi fondasi utama agar sistem ini kredibel di mata publik dan global,” kata Diah.
Diskusi itu menegaskan bahwa FOLU Net Sink 2030 bukan hanya sekedar target teknis, tetapi refleksi arah pembangunan Indonesia yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab global.