Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengatakan untuk sejumlah langkah mitigasi yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisasi dampak dari bencana di daerah-daerah yang memiliki destinasi wisata alam.
Kemenpar juga mengeluarkan pedoman atau modul yang disii sejumlah topik terkait keselamatan, penganggulangan kebencanaan, serta juga pengelolaan pengunjung guna acuan dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan destinasi.
Advertisement
"Pedoman/modul tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah (Pemda), pengelola destinasi wisata dan desa wisata, serta pelaku usaha industri pariwisata," ujar Kemenpar, dikutip dari Antara, Senin (29/12/2025).
Kemenpar pun juga mendorong pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata untuk ,enerapkan manajemen risiko destinasi pariwisata, khususnya juga destinasi yang memiliki tingkat risiko tinggi dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Implementasi Manajemen Risiko di destinasi pariwisata.
Selain itu, Kemenpar juga sudah menyiapkan pedoman terkait Cleanliness, Health, and Enironment Sustainability (CHSE), penanggulangan kebencanaan, serta pengelolaan pengunjung guna acuan dalam menjaga kemananan, kenyamanan, dan juga keberlanjutan destinasi.
Hingga 25 Desember 2025, yang sudah trercatat jumlah daya tarik wisata (DTW) dan juga desa wisata di Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak banjir mencapai 53 desa wisata, dan 29 DTW, serta Sumatera Barat sebanyak 28 desa wisata dan 74 DTW.
Sedangkan untuk jumlah dari DTW dan desa wilayah di Aceh yang terdampak bencana banjir hingga saat ini masih belum dapat konfirmasi ulang akibat kondisi yang belum kondusof serta bantuan masi difokuskan pada upaya pemulihan.
Kolaborasi Kemenpar dan Mitra Strategis Salurkan Bantuan Kemanusiaan
Saat ini yang difokuskan oleh pemerintah pada respon cepat evakuasi, penyelamatan, maupun juga upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban banjir yang wilayahnya terdampak bencana.
Kemenpar berkolaborasi dengan pengusaha pariwisata serta mitra strategis untuk memberikan bantuan untuk kemanusiaan ke Sumatera.
Bantuan yang diberikan berupa makanan, alat sanitasi, perlengkapan dan makanan bayi, serta perlengkapan umum, pakaian, serta juga perlengkapan sekolah.
Civitas akademika Poltekpar Medan juga memberikan dukungan dan bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Besilam, Sumatera Utara.
Selain itu, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) pada 28 November 2025 menyalurkan bantuan makanan seperti beras, gula, telur, dan mie instan pada masyarakat yang terdampak di Desa Lobu Pining, Kabupaten Tapanuli Utara dan masyarakat juga yang terdampak banjir di Desa Sihombu, Kabupaten Humbang Hasundutan.
"Kemudian pada 4 Desember 2025, BPODT juga menyalurkan bantuan makanan dan pakaian kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah," jelas Kemenpar.
Kemenhut Kebut Bersihkan Sisa Kayu Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kebut pembersihan tumpukan kayu limbah dan material sisa bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
Operasi tersebut dilakukan secara serentak di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Sumatera Utara (Sumut), dan juga Sumatera Barat (Sumbar).
Di bagian Aceh Tamiang dan Aceh Utara, pembersihan dilakukan di kawasan Pesantren Darul Mukhlisin dan wilayah Langkahan, tim gabungan dari UPT Kemenhut, TNI, Polri, setra mitra yang menggerakan lebih dari 200 personel dan 27 unit alat berat, hingga pencapaian pembersihan mencapai 40 persen.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan menyatakan, pembersihan ini tidak hanya menyasar pada tumpukan kayu, tetapi juga fasilitas pendidikan dan rumah ibadah yang terdampak banjir.
"Selain menyingkirkan kayu dan material lumpur, kami juga fokus membersihkan ruang belajar dan area masjid agar aktivitas pendidikan dan ibadah dapat segera kembali berjalan," ujar Subhan dikutip dari www.kehutanan.go.id, Sabtu 27 Desember 2025.
Subhan juga mengatakan, pembukaan jalur pintu air serta pengeringan area yang tergenang banjir menjadi penting dalam percepatan pemulihan lingkungan pesanteren dan pemukiman di sekitarnya.
Libatkan Masyarakat, Percepat Normalisasi Aktivitas Ekonomi Warga
Di bagian wilayah Langkahan, Aceh Utara, tim gabungan dari Kemenhut, TNI, dan masyarakat dilanjutkan pembukaan akses jalan serta pembersihan material kayu sisa dari bencana.
Gingga kini, akses jalan sepanjang satu kilometer itu berhasil untuk dibuka, disusul juga tambahan empat kilometer jalan desa. Pembersihan ini dilakukan di fasilitas pendidikan, termasuk SD Negeri 12 Langkahan.
Di wilayah Sumatera Utara juga dilakukan di Desa Aek Ngadol, Desa Aek Ngadol, Desa Gangga, dan Hutan Godang yang dilakukan meliputi pembersihan kayu di sekitar jembatan, rumah warga yang terdampak, pembuatan parit untuk saluran air, serta penataan lalu lintas di bagian wilayah pasar.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani mengatakan bahwa keterlibat masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembersihan di lapangan.
"Kami bekerja bersama masyarakat untuk memastikan akses vital dan fasilitas umum segera pulih, sehingga aktivitas ekonomi dan sosial warga bisa kembali normal," ucap Novita.
Sedangkan di Sumatera Barat, pembersihan terhadap kayu yang dilakukan di kawasan pantai Kota Padang oleh rimbawan UPT Kemenhut, Manggala Agni, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sejak 20 sampai 23 Desember 2025, area panyai sebanyak 5,6 kilometer ke arah utara, berhasil juga dibersihkan melalui kombinasi penggunaan alat berat dan gotong royong manual.
BBKSDA Sumatera Barat, Hartono juga mengatakan pembersihan pantai dilakukan bertahap untuk memastikan keselamatan dan evektifitas penanganan material dari kayu berukuran besar.
"Kami memprioritaskan area yang paling terdampak dan ramai aktivitas masyarakat. Pembersihan akan dilanjutkan hingga kawasan muara Penjalinan agar kawasan pesisir kembali aman dan bersih," jelas Hartono.
Kemenhut juga mempertegas seluruh kegiatan pembersihan hanya dilakukan secara terkoordinasi, aman, serta berkelanjutan.
"Upaya yang dilakukannya ini merupakan bagian dari komitmen Kemenhut untuk memprcepat, limbah bencana dan mendukung keselamatan aktivitas masyarakat," tandas Hartono.