Kantor Kepresidenan Korea Selatan Kembali ke Blue House

Semasa pemerintahan Yoon Suk Yeol, kantor kepresidenan sempat pindah. Berikut informasi selengkapnya.

oleh Khairisa FeridaDiterbitkan 29 Desember 2025, 09:00 WIB
Antrean pengunjung di Blue House atau Gedung Biru (Cheong Wa Dae) yang lebih dikenal sebagai Istana Kepresidenan Korea Selatan setelah resmi dibuka untuk publik mulai 10 Mei 2022. (Liputan6.com/Tanti Yulianingsih)

Liputan6.com, Seoul - Mulai 29 Desember, seluruh fungsi kantor kepresidenan Korea Selatan akan sepenuhnya kembali ke Blue House yang bersejarah di Seoul atau yang dalam bahasa Korea dikenal sebagai Cheong Wa Dae. Dengan kepindahan ini, proses relokasi yang dimulai pada 8 Desember resmi selesai.

Bersamaan dengan itu, nama resmi kantor kepresidenan juga akan kembali menggunakan nama Cheong Wa Dae. Pada tengah malam, bendera phoenix—simbol kantor kepresidenan—akan diturunkan dari Yongsan dan secara bersamaan dikibarkan di Cheong Wa Dae. Demikian seperti dikutip dari The Straits Times.

Menurut keterangan kantor kepresidenan, Presiden Lee Jae Myung akan menjalankan tugas-tugas pemerintahan di sayap gedung yang digunakan oleh para staf dan ajudan presiden, sekitar 500 meter di sebelah selatan gedung utama. Gedung utama akan digunakan untuk pertemuan puncak serta acara-acara resmi lainnya.

Gedung utama dibangun pada tahun 1991 sebagai kantor presiden sekaligus tempat penyelenggaraan upacara dan acara kenegaraan. Namun, karena muncul kritik bahwa lokasi gedung ini menyulitkan operasional, para mantan presiden—Roh Moo Hyun, Lee Myung Bak, dan Moon Jae In—memilih berkantor di sayap gedung yang digunakan oleh staf dan ajudan presiden.

Kepindahan kembali ke Cheong Wa Dae ini terjadi kurang dari empat tahun setelah kantor kepresidenan dipindahkan ke kompleks Kementerian Pertahanan Nasional di Yongsan pada Mei 2022, saat mantan Presiden Yoon Suk Yeol mulai menjabat.

Saat itu, pemindahan ke Yongsan dipromosikan sebagai simbol pemerintahan presiden yang lebih terbuka dan transparan.

Namun, langkah tersebut menuai kritik, terutama terkait biaya serta kontroversi mengenai lokasi kediaman resmi presiden. Bersamaan dengan pemindahan kantor kepresidenan, kediaman resmi presiden juga dipindahkan ke rumah dinas menteri luar negeri yang berada di kawasan yang berdekatan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terbaru

    Berita Terkini Selengkapnya