Liputan6.com, Jakarta - PT Brantas Abipraya (Persero) ikut berperan aktif dalam percepatan pemulihan pascabencana banjir di Wilayah Sumatera. Bersinergi dengan Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Brantas Abipraya dan BUMN Infrstruktur lainnya mempersiapkan dukungan lanjutan berupa pembangunan sekitar 15.000 unit hunian sementara (Huntara) di berbagai lokasi terdampak bencana.
Advertisement
Sebagai bagian dari tahapan pemulihan pascabencana, sebanyak 500 unit ditargetkan tuntas hingga akhir tahun ini.
“Keterlibatan aktif perusahaan dalam penanganan bencana merupakan bagian dari tanggung jawab BUMN dalam mendukung negara dan masyarakat, khususnya pada masa darurat dan pemulihan pascabencana,” ujar Direktur Utama Brantas Abipraya, Sugeng Rochadi, Jumat (26/12/2025).
Dijelaskannya lagi, lewat pembangunan ini Brantas Abipraya menegaskan komitmennya untuk melayani sepenuh hati dengan bekerja 24 jam tanpa henti untuk masyarakat terdampak bencana. Perusahaan mengerahkan seluruh sumber daya, alat berat, serta tenaga kerja guna mempercepat pemulihan pascabencana melalui pembangunan Huntara, sekaligus memastikan aktivitas dan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan wujud komitmen BUMN dalam memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Dukungan yang diberikan mencakup pemulihan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan air bersih, pengerahan alat berat, serta pelibatan ribuan tenaga kerja untuk kegiatan pembersihan dan pemulihan wilayah terdampak, termasuk di Aceh Tamiang.
Senada dengan hal tersebut, SVP Divisi Operasi 3 Brantas Abipraya, Syafriandy, menambahkan bahwa seluruh jajaran operasional siap bekerja 24 jam tanpa henti sesuai arahan manajemen puncak.
Dia menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan Huntara menjadi prioritas utama, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung percepatan pemulihan dan pemulangan kehidupan masyarakat terdampak ke kondisi yang lebih layak dan aman.
Tinggal di Huntara, Korban Banjir Sumatera Dapat Bantuan Rp 450 Ribu per Orang dan Rp 5 Juta per Rumah
Di tengah hangatnya suasana Natal, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dari gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat, Kamis (25/12/2025).
Hadir dalam rapat tersebut baik secara daring dan luring yakni Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
"Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk Huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum, jangan lokasi yang merusak lingkungan. Semua tergantung kecepatan dari Pemerintah Daerah juga untuk pembangunan hunian lewat gotong royong ini. Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana natal," kata Menteri Ara.
Maruarar menambahkan, Kabupaten Tapanuli Utara dapat menjadi contoh percepatan penanganan terpadu pascabencana. Pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah akan diserahkan langsung kepada masyarakat.
“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga, dan wilayah Tapanuli lainnya juga sudah memiliki sertifikat untuk rakyat,” tegasnya.
Bantuan Rp 450 Ribu
Adapun terkait dukungan sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa warga dengan rumah rusak berat akan ditempatkan di hunian sementara (huntara) sambil menunggu pembangunan hunian tetap (huntap).
Selama di huntara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan hingga maksimal tiga bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per rumah bagi keluarga terdampak.
Menteri PKP menunjuk tiga Direktur Jenderal untuk turun langsung ke lapangan guna menuntaskan proses alokasi hunian di wilayah terdampak bencana. Dirjen Imran ditugaskan untuk menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara, Dirjen Fitrah ditugaskan di Sumatera Barat, sementara Dirjen Aziz ditugaskan di Sumatera Utara.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa negara melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga tengah menyiapkan bantuan perumahan bagi korban bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).