Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kazakhstan tengah mengambil langkah besar dalam pengaturan aset digital. Negara Asia Tengah itu berencana melegalkan investasi kripto, namun tetap melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di dalam negeri.
Dikutip dari coinmarketcap, Sabtu (27/12/2025), langkah tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) “Tentang Bank dan Kegiatan Perbankan” yang saat ini sedang dibahas di Senat Kazakhstan, majelis tinggi parlemen. Aturan ini dirancang untuk mengatur aset keuangan digital, termasuk mata uang kripto.
Advertisement
Media lokal melaporkan, pengguna kripto di Kazakhstan tidak akan diperbolehkan menggunakan aset digital untuk membayar barang dan jasa. Kebijakan ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pengaturan dan Pengembangan Pasar Keuangan Kazakhstan (ARRFR), Madina Abylkasymova.
Dalam pernyataannya yang dikutip media bisnis Kursiv, Abylkasymova menjelaskan:
“Untuk pertama kalinya di Kazakhstan, kami akan mengizinkan pembentukan bursa kripto yang juga akan diatur oleh Bank Nasional Kazakhstan (NBK). Penggunaan mata uang kripto untuk pembayaran tidak akan diizinkan, tetapi akan diperbolehkan untuk investasi.”
Ia menambahkan, regulator juga akan menyusun daftar mata uang kripto yang dapat diperdagangkan di platform perdagangan yang telah disetujui pemerintah.
“Lembaga terkait akan memberikan layanan dengan batasan dan regulasi yang jelas,” tegas Abylkasymova.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Pernah Jadi Pusat Penambangan Kripto
Saat ini, transaksi kripto di Kazakhstan hanya legal jika dilakukan melalui bursa yang terdaftar sebagai entitas resmi di Astana International Financial Center (AIFC). Namun, rezim hukum khusus di pusat keuangan tersebut dinilai terlalu sempit untuk menampung pertumbuhan pasar aset digital nasional.
Pengamat industri mencatat, hanya sekitar 5 persen investor kripto di Kazakhstan yang menggunakan bursa berlisensi pemerintah. Sebagian besar lainnya masih mengandalkan platform yang beroperasi di area abu-abu.
Kazakhstan sendiri sempat menjadi pusat penambangan kripto regional setelah China melarang aktivitas tersebut beberapa tahun lalu. Seiring pesatnya pertumbuhan industri, pemerintah mulai menata ulang regulasi kripto di luar kerangka AIFC.
Perubahan undang-undang yang mengatur peredaran mata uang digital seperti Bitcoin (BTC) disusun pada Mei lalu oleh Bank Nasional Kazakhstan dan ARRFR. Aturan ini memperkenalkan kategori baru pelaku pasar, yakni penyedia layanan bursa kripto, yang akan mendapatkan lisensi dan diawasi langsung oleh bank sentral.
Sementara itu, platform dan penyedia layanan yang berbasis di AIFC akan tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak langsung oleh aturan baru.
Uji Coba Inovasi Sistem Pembayaran
Meski penggunaan kripto sebagai alat bayar dilarang, peluang tetap terbuka. Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sebelumnya mengumumkan rencana pembentukan zona uji coba inovasi fintech bernama CryptoCity, di mana pembayaran dengan kripto akan diizinkan. Zona ini akan dibangun di kota Alatau dengan status khusus.
Kazakhstan juga dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat kripto di kawasan Eurasia. Pemerintah bahkan tengah membangun cadangan kripto nasional strategis yang ditargetkan mencapai USD 1 miliar dalam aset digital utama.
Pada akhir November, Bank Nasional Kazakhstan telah mengalokasikan USD 300 juta untuk investasi kripto. Bank sentral juga mempertimbangkan mengonversi sebagian cadangan devisa dan emas negara ke aset kripto.