Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai operasi modifikasi cuaca (OMC) efektif menekan intensitas curah hujan di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), serta Sumatera Utara (Sumut) dan sekitarnya.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, selama hampir satu bulan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, intensitas curah hujan di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor mengalami penurunan signifikan.
Advertisement
"Jumlah hari tanpa hujan dalam sebulan terakhir tercatat lebih banyak dibandingkan hari dengan hujan," ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di media center tanggap darurat bencana, melansir Antara, Kamis (25/12/2025).
Meski begitu, Abdul mengakui, hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di beberapa titik dan sempat memicu banjir susulan di sejumlah kawasan salah satunya Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
"BNPB menilai kondisi tersebut sangat mungkin terjadi karena kondisi cuaca saat ini masih sangat dinamis, terutama di sebagian besar wilayah Sumatera yang sedang berada pada fase puncak musim hujan," terang dia.
Kendati demikian, Abdul memastikan tim petugas gabungan dari BNPB, BMKG, dan TNI akan terus berupaya mengendalikan potensi hujan melalui skema operasi modifikasi cuaca.
"Berdasarkan informasi yang kami terima hingga hari ini, tidak terdapat tambahan korban maupun dampak baru di luar kejadian banjir dan longsor yang terjadi sekitar satu bulan lalu," kata dia.
Apresiasi Kerja Sama dan Gotong Royong Berbagai Pihak
Abdul pun menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan gotong royong seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, relawan, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana.
Berdasarkan laporan yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi BNPB hingga Kamis sore, bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mengakibatkan 489.864 jiwa mengungsi di sejumlah titik pengungsian yang tersebar di wilayah terdampak.
Sementara untuk korban meninggal dunia ada sebanyak 1.135 orang atau bertambah sebanyak enam orang dari jumlah sebelumnya. Korban hilang dalam pencarian sebanyak 173 orang atau berkurang satu orang dari sebelumnya.
Dengan rincian Aceh sebanyak 503 orang meninggal dunia, hilang dalam pencarian 31 orang dan 466.667 orang mengungsi.
Sumatera Utara sebanyak 371 orang meninggal dunia, hilang dalam pencarian 70 orang, dan 13.262 orang mengungsi. Kemudian Sumatera Barat sebanyak 261 orang meninggal dunia, hilang sebanyak 62 orang dan mengungsi sebanyak 9.935 orang.
Pemerintah Siapkan BLT untuk Korban Bencana Sumatera, Minimal Rp 8 Juta per Keluarga
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima Menteri Sosial dalam pertemuan di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu 24 Desember 2025.
Pertemuan tersebut membahas bantuan langsung tunai (BLT) hingga besaran santunan untuk korban terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.
"BLT dipastikan harus diterima dengan tepat & cepat, berupa: BLT reguler setiap bulannya Rp 200.000. BLT tambahan selama 3 bulan dengan total Rp 900.000 untuk 35 juta kepala keluarga atau 120 juta jiwa," jelas Teddy dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (25/12/2025).
Selain itu, Teddy mengatakan setiap keluarga terdampak bencana di Sumatera atau yang mengungsi akan mendapat bantuan minimal Rp 8 juta. Rinciannya, sebesar Rp 3 juta untuk isian rumah, sedangkan Rp 5 juta untuk pemulihan ekonomi.
"Dana itu di luar dari: beras 10 kg/bulan, uang lauk pauk Rp 300-450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu," ujarnya.
Di sisi lain, kata Teddy, pemerintah juga akan menyalurkan santunan untuk korban meninggal dunia dan korban luka berat akibat bencana Sumatera. Menurut dia, santunan akan disalurkan Kementerian Sosial berdasarkan data dan persetujuan kepala daerah setempat.
"Santunan berupa: untuk korban jiwa, Rp 15 juta, untuk korban luka berat, Rp 5 juta," kata dia.
"Seluruh dana santunan tersebut akan langsung dibagikan Kementerian Sosial berdasarkan data & persetujuan dari setiap Bupati / Walikota daerah setempat," sambung Teddy.