Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melakukan pencanangan dan penandatanganan kontrak untuk proyek pengendalian banjir dan rob (banjir pesisir) bertajuk JakTirta untuk tahun anggaran 2025–2027. Melalui penandatangan itu, Pramono ingin agar penanganan banjir di ibu kota tidak lagi dilakukan secara tergopoh-gopoh setiap kali bencana terjadi.
Menurutnya, pengendalian banjir harus dirancang sejak awal sebagai program jangka menengah dan berkelanjutan, bukan respons darurat.
Advertisement
“Penanganan banjir di Jakarta sekali lagi tidak bisa hanya bersifat jangka pendek. Atau kalau terjadi banjir, baru kemudian kita tergopoh-gopoh,” kata Pramono di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Proyek pengendalian banjir Jakarta bertajuk JakTirta bakal mencakup pembangunan dan penguatan tanggul, normalisasi sungai, serta pengembangan polder dan embung. Proyek ini dirancang sebagai program menengah untuk memperkuat ketahanan Jakarta terhadap banjir dan rob.
Dia menjelaskan, pendekatan jangka menengah diperlukan agar penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif. Pramono meminta jajaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyiapkan seluruh langkah pengendalian lebih awal, termasuk penguatan tanggul di sejumlah titik rawan.
“Termasuk normalisasi sungai Ciliwung, Kali Krukut, kemudian tanggul-tanggul yang memang harus kita atasi, kita persiapkan, maka harus dipersiapkan dari sekarang. Termasuk polder-polder dan embung dan sebagainya,” ujarnya.
Tegas Tolak Proyek Seremonial
Meski begitu, Pramono mengingatkan agar perencanaan dilakukan secara cermat dan terpadu. Dia juga menolak proyek yang dinilai tidak memiliki kontribusi signifikan pada pengendalian banjir, terlebih jika proyek tersebut hanya berujung pada pembebasan lahan yang tidak perlu.
“Hanya saya juga berpesan jangan kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dikerjakan. Membebaskan lahan, seakan-akan dibuat embung, tetapi tidak dibutuhkan untuk penanganan banjir secara keseluruhan. Nah yang begini saya tidak mau,” ungkap dia.
Oleh karenanya, Pramono menekankan mengenai pentingnya perencanaan yang bertahap dan berkelanjutan. Dia menyebut telah memberikan persetujuan kepada jajaran SDA, termasuk soal penetapan lokasi untuk normalisasi sungai.
“Normalisasi Ciliwung maupun Krukut, saya sudah memberikan persetujuan, termasuk penlok dan sebagainya segera kita lakukan. Memang pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan, yang namanya juga mau apa, menormalkan kembali,” kata Pramono.
Pramono berharap proyek pengendalian banjir dan rob yang diberi nama JakTirta dengan waktu pengerjaan 2025 hingga 2027 itu akan menjadi titik awal perubahan pola penanganan banjir di Jakarta.
Program Berkelanjutan
Pramono Anung ingin agar proyek pengendalian banjir di Jakarta yang saat ini diberi nama JakTirta harus dijalankan secara berkelanjutan dan tidak berganti nama setiap kali terjadi pergantian gubernur.
Dia menilai bahwa konsistensi program lebih penting dibandingkan pencitraan melalui penamaan proyek. Pesan ini disampaikan oleh Pramono kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ika Agustin Ningrum beserta jajaran.
“Nama tidak penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana realisasi di lapangannya itu bisa kita kerjakan,” kata Pramono.
Dia menyampaikan, penggunaan nama JakTirta menjadi simbol upaya terpadu pengendalian banjir yang dirancang untuk jangka menengah. Dia menekankan, fokus utama Pemprov DKI Jakarta seharusnya berada pada pelaksanaan proyek secara konsisten, bukan pada pergantian identitas program.
Pramono juga menyinggung soal kebiasaan perubahan nama program yang kerap terjadi seiring pergantian kepemimpinan. Menurut Pramono, praktik tersebut tidak memberikan dampak langsung bagi penyelesaian persoalan utama di lapangan.
“Kalau saya nggak pengen tercatat, yang paling penting semuanya selesai, itu saja,” ujarnya.