Liputan6.com, Jakarta - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 menghasilkan sepuluh keputusan, yang tertuang dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025.
Sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025, di antaranya, Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.
Advertisement
Golkar juga merekomendasikan pemilihan umum atau Pemilu terbuka lewat beberapa perbaikan.
"Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," ujar Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).
Dia melanjutkan, Partai Golkar juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral menjadi koalisi permanen.
"Menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan. Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan," ungkap Bahlil.
Dukung Penuh Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia
Selain itu, lanjut Bahlil, Partai Golkar mengapresiasi dan mendukung penuh arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta peran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik.
Menurut dia, secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusian di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, di mana, Palestina sebagai negara independen yang merdeka dan berdaulat.
"Partai Golkar dalam pernyataan politiknya juga menegaskan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis dalam samping itu, peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, khususnya setelah terjadinya pemekaran provinsi juga menjadi point dalam pernyataan politik Rapimnas," terang dia.
"Rapimnas juga menyikapi bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi berfungsinya negara secara stabil, adil, dan sejahtera, sekaligus penopang utama demokrasi dan persatuan nasional," pungkas Bahlil.