Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan, pihaknya akan membangun rumah hunian tetap bagi korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebanyak 2.603 unit. Pembangunan itu pun dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebanyak 2.500 unit rumah dari total 2.603 akan dibangun melalui sumbangan dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit rumah merupakan inisiatif langsung Ara-sapaan akrab Maruarar Sirait.
Advertisement
"Uangnya non-APBN, 2.603 rumah. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103," tutur Ara kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Dia memastikan, pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2025 ini. Pada tahap awal, telah tersedia kesiapan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap, meskipun penanganan bencana masih berada pada fase tanggap darurat.
Pembangunan tahap awal akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara, dengan target groundbreaking pada minggu ini. Hal itu agar masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.
Ara juga menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.
“Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya," jelas dia.
Dia juga mengaku sudah mengusulkan ke Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk segera menggelar rapat koordinasi atau rakor dengan aparat penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dengan rakor itu supaya persoalan aturan lahan bisa terkonsiliasi dengan cepat. Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat, karena itulah arahan Presiden,” ungkapnya.
Ada 3 Kriteria Lokasi
Terkait penentuan lokasi relokasi, Ara membeberkan tiga kriteria utama yang harus dipenuhi, yaitu aspek hukum yang jelas dan tidak bermasalah, aspek teknis yang memastikan lokasi benar-benar aman dari risiko bencana seperti banjir dan longsor, serta aspek sosial-ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Rumah itu bukan hanya bangunan. Kehidupan ikut berpindah. Karena itu harus dipikirkan akses anak-anak ke sekolah, tempat kerja orang tua, pasar, dan layanan dasar lainnya. Ekosistem kehidupan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama,” kata Ara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut menyatakan bahwa pemerintah akan segera memulai peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan hunian tetap di tiga daerah terdampak bencana.
Pembangunan hunian tetap itu merupakan inisiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang bekerja sama dengan beberapa yayasan.
"Kami sudah cek lebih dari 10 hari mengenai lokasi-lokasinya, ini 2.600 unit," ujar Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025), dilansir Antara.
Tito merinci, hunian tetap itu dibagi menjadi tiga lokasi, yakni Sumatera Utara sebanyak 1.000 unit, Sumatera Barat sebanyak 600 unit, dan Aceh sebanyak 1.000 unit.
Groundbreaking pembangunan tersebut rencananya akan langsung dihadiri oleh Tito, Maruarar, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Tito sendiri tidak menjelaskan secara rinci proses administrasi pembagian hunian tetap tersebut ke masyarakat korban banjir.
Meski tidak juga menjelaskan target penyelesaian pengerjaan rumah tersebut, dia berharap bantuan hunian tetap itu dapat mempercepat proses pemulihan bencana di tiga daerah tersebut.