Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat peningkatan nilai transaksi saham di sesi pra-pembukaan (pre-opening) setelah penerapan kebijakan Non-Cancellation Period. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan untuk meningkatkan kualitas pembentukan harga sekaligus mendorong aktivitas transaksi yang lebih sehat di awal perdagangan.
Non-Cancellation Period merupakan periode tertentu pada sesi pre-opening dan prapenutupan (pre-closing) di mana pesanan yang telah masuk tidak dapat diubah maupun dibatalkan. Meski demikian, pelaku pasar tetap diperbolehkan memasukkan pesanan jual atau beli baru selama periode tersebut.
Advertisement
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan kebijakan ini turut berdampak pada meningkatnya aktivitas transaksi di sesi pre-opening. Pada hari pertama penerapan, yakni Senin, 15 Desember 2025, value transaksi pre-opening tercatat mencapai Rp 450 miliar dengan frekuensi sekitar 67 ribu transaksi.
"Artinya penerapan non-cancellation period meningkatkan value 35 persen di pre opening dan meningkatkan frekuensi 48 persen," ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan rata-rata nilai transaksi pre-opening pada pekan sebelumnya yang berada di kisaran Rp 333 miliar dengan frekuensi sekitar 45 ribu transaksi. Dengan demikian, BEI mencatat kenaikan nilai transaksi sekitar 35 persen serta peningkatan frekuensi transaksi sebesar 48 persen di sesi pre-opening.
Selain berdampak pada aktivitas perdagangan, BEI menilai kebijakan Non-Cancellation Period juga berperan dalam memperbaiki kualitas pasar dengan mempersempit ruang manipulasi harga saham yang kerap terjadi pada sesi pre-opening.
"Dari kajian memang itu bisa meredam upaya pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi pembentukan harga di pre opening," ujarnya.
Meski mencatat peningkatan nilai transaksi, BEI menegaskan masih akan terus memantau efektivitas kebijakan tersebut serta mencermati respons investor ke depan.
"Kalau di internal kami, yang kami tangkap respon dari investor itu cukup positif untuk penerapan non-cancellation period," sebut Jeffrey.
BEI Ungkap Hasil Pembahasan dengan MSCI
Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengungkapkan adanya pembahasan antara BEI dan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Dalam diskusi tersebut, BEI berharap setiap metodologi yang akan diterapkan oleh penyedia indeks dapat bersifat umum, berlaku untuk semua negara, serta tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif.
"Minggu lalu Direktur Utama BEI Iman Rachman ke New York ketemu dengan pimpinan MSCI. Diskusinya cukup konstruktif. Tetapi, sekali lagi kembali kita tetap menghormati independensi dari index provider," tutur Jeffrey kepada wartawan di BEI, Rabu (17/12/2025).
Jeffrey juga menyoroti isu terkait ketentuan saham beredar bebas (free float) yang dinilai lebih ketat dibandingkan sejumlah bursa global lainnya. Di Indonesia, kepemilikan saham oleh satu pihak di atas 5% tidak lagi dikategorikan sebagai free float.
“Perhatian kami tetap sama. Pertama, kami menghormati kewenangan dari penyedia indeks. Namun, sekali lagi kami minta supaya apa pun metodologi yang akan diterapkan berlaku universal, artinya diterapkan di seluruh negara lain,” jelasnya.
Sementara itu, di beberapa bursa seperti London Stock Exchange dan Stock Exchange of Thailand, batasannya dinilai lebih longgar karena masih memperhitungkan kepemilikan hingga di atas 10%.
Pembahasan Konstruktif
Meski demikian, BEI tetap berharap kunjungan Direktur Utama BEI Iman Rachman bersama perwakilan self regulatory organization (SRO) ke New York, Amerika Serikat (AS), dapat menghasilkan pembahasan yang bersifat konstruktif dengan MSCI.
Namun, Jeffrey belum bersedia memaparkan secara rinci hasil dari pertemuan tersebut. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya MSCI sempat tidak memberikan tanggapan langsung atas permintaan BEI.
Kondisi serupa pernah terjadi saat MSCI berencana mengecualikan saham-saham Indonesia yang masuk papan pemantauan khusus atau full call auction (FCA) selama satu tahun sehingga tidak dapat masuk ke dalam indeks.
“Kami juga menyampaikan perhatian yang sama dan tidak perlu ada respon langsung. Namun responnya adalah di-exclude hanya untuk yang masuk FCA 3 bulan, tidak lagi 1 tahun dan itu memang lebih relevan,” pungkas Jeffrey.