Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Menteri PKP), Maruarar Sirait akan memimpin pembangunan seribuan rumah di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra. Pembangunannya dipastikan tanpa menggunakan anggaran negara atau APBN.
Dia telah memetakan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Targetnya, pembungunan hunian tetap (huntap) korban bencana akan dimulai pada akhir pekan ini.
Advertisement
"Aceh ada dua titik, tadi kan sudah seribu, Sumatra Barat nanti dilihat dengan alokasi yang ada, nanti mereka rapat dulu ya. Sumatra Utara juga tadi sudah cukup jelas ya, tadi Tapanuli Selatan nanti akan dilihat datanya," ungkap Ara, sapaan akrabnya di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, ditulis Rabu (17/12/2025).
Adapun, dua lahan di Aceh akan dibangun sekitar 1.000 unit rumah. Kemudian, ada di Tapanuli Tengah sekitar 100 unit, Sibolga 200 unit, serta Tapanuli Selatan sekitar 103 unit. Daerah lainnya masih menunggu pengkinian data dan kesiapan lahan.
Menteri Ara meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan yang clear and clean, baik milik Pemda maupun kementerian/lembaga pemerintah pusat. Lampu hijau sudah didapat dari lahan milik Kementerian Agama di beberapa titik.
"Semuanya masalah aturan, tadi kita lihat kan, jadi sebenarnya kan kesiapannya masalah aturan kan. Jadi makanya tolong itu dipercepat karena arahan Presiden sudah jelas dalam rapat kabinet aturan ya itu bagaimana dicari solusinya. Jangan sampai kita lambat, kita ragu-ragu untuk membantu rakyat, selesaikan ya masalah aturan Itu jangan sampai menghambat kita," beber Ara.
Dibangun Tanpa APBN
Menteri Ara menegaskan pembangunan rumah ini tidak menggunakan dana kas negara asalkan lahannya sudah siap. Adapun sumber dananya dari kantong pribadi Menteri Ara untuk 100an unit rumah.
Lainnya berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi, melalui koordinasi dari Sugianto Kusuma atau Aguan. Tim Aguan telah dikirim ke beberapa titik untuk meninjau lokasi pembangunan rumah.
"Pokoknya dari pihak kami sudah siap, dari pihak yang membantu juga siap. Tentu kan harus kesiapan semuanya ya. Mari kita bekerja sama lah Presiden meminta kita bekerja cepat, dan ini non-APBN, dan kalau ada masalah aturan-aturan, jangan sampai menghalangi ya, negara, rakyat untuk membantu," bebernya.
Menteri Ara Hitung Kebutuhan Anggaran
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Menteri Ara masih menghitung kebutuhan dana untuk memperbaiki rumah rusak diterjang longsor dan banjir Sumatra. Sejauh ini ada 112.551 rumah yang rusak imbas bencana Sumatra tersebut.
Dia menjelaskan, kerusakan rumah itu berbeda-beda. Ada rumah yang habis diterjang banjir dan longsor, rusak berat, hingga rusak ringan. Dengan begitu, kata dia, biayanya pun berbeda-beda.
"Nanti kita bisa identifikasi juga Pak Menko izin apakah yang berat itu masih dibangun baru atau masih mungkin direnovasi. Tentu kalau yang ringan dan sedang kita berharap masih bisa direnovasi," ungkap Menteri Ara, di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Masih Mendata Rumah Rusak
Dia masih mendata jumlah rumah yang rusak berat maupun rusak ringan. Data tersebut akan menjadi acuan penghitungan biaya yang dibutuhkan selanjutnya.
"Data-data itu menjadi tepat tentu nanti betul-betul mensurvei ratusan ribu rumah ini tidak terlalu mudah ya, perlu waktu. Bagaimana mensurvei sehingga membuat RAB-nya menjadi benar. Kan begitu ya. Kita bagaimana mau memperhitungkan itu kalau kita mesti dapat datanya," ujarnya.
"Nanti kita izin Pak yang melakukan klarifikasi itu tentu kita mesti sama-sama Pak, karena ratusan ribu itu tentu kalau mau diidentifikasi itu kan dan mesti tau ini kecil, ringan, sedang atau berat dan hanyut gitu Pak. Belum lagi kita nanti mesti juga pikirkan mereka relokasinya kemana," sambung Ara.