Liputan6.com, Jakarta - Suasana Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) mendadak tegang Minggu sore, 14 Desember 2025. Aktivitas tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) berubah jadi arena konflik. Sebanyak 15 WNA China diamankan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang usai peristiwa penyerangan terhadap warga sipil serta lima prajurit TNI.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Ida Bagus Putu Widia Kusuma memastikan seluruh WN China telah dibawa ke Kantor Imigrasi Ketapang.
Advertisement
“Benar sudah dibawa ke Kantor Imigrasi Ketapang,” ujarnya kepada wartawan Selasa, 16 Desember 2025.
Pemeriksaan difokuskan pada izin tinggal serta kepatuhan hukum. Status KITAS masih diverifikasi.
“Terkait proses keimigrasian sedang kami periksa ada pelanggaran atau tidak,” kata Ida Bagus.
Imigrasi menegaskan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum. Penanganan pidana tetap berada di ranah kepolisian. Imigrasi bertugas memastikan aspek keimigrasian berjalan tegas serta transparan.
Insiden bermula sekitar pukul 15.30 WIB. Petugas keamanan perusahaan mendapati aktivitas drone terbang rendah di area tambang. Pengejaran dilakukan bersama lima prajurit Yonzipur 6 Satya Digdaya. Sekitar 300 meter dari gerbang perusahaan empat WN China ditemukan.
Situasi berubah cepat. Sebelas WN China lain datang membawa senjata tajam airsoft gun serta alat setrum. Penyerangan terjadi. Petugas memilih mundur demi mencegah eskalasi lebih luas.
Chief Security PT SRM Imran Kurniawan membenarkan kejadian tersebut.
“Petugas menyelamatkan diri ke area perusahaan,” ujarnya.
Akibat kejadian satu mobil serta satu sepeda motor perusahaan rusak berat. Satu bilah senjata tajam diamankan sebagai barang bukti.
WNA Wajib Patuhi Hukum di Indonesia
Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris bersama Dandim 1203 Ketapang Letkol Infanteri Abu Hanifah turun langsung ke lokasi. Situasi terkini dinyatakan kondusif.
Kapolsek Tumbang Titi Iptu Made Adyana menyebut laporan resmi masih menunggu koordinasi internal perusahaan.
“Saat ini situasi aman,” ucapnya singkat.
Sementara iutu, anggota DPRD Ketapang M Eri Setyawan mengecam keras insiden tersebut. Ia menegaskan setiap WNA wajib patuh hukum nasional tanpa pengecualian.
“Tidak ada perbedaan perlakuan hukum,” tegasnya.
Dia mendesak proses hukum berjalan cepat serta meminta Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja memeriksa keabsahan dokumen izin tinggal serta izin kerja.
Insiden Tumbang Titi menjadi alarm keras. Investasi boleh tumbuh. Ketertiban hukum wajib berdiri paling depan.