Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya keadilan dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA).
Ia mengingatkan bahwa dominasi TKA tanpa keseimbangan tenaga kerja lokal dapat menimbulkan kerugian bagi negara.
Advertisement
"Ketika rekrutmen tenaga kerja tidak adil dan banyak TKA diserap tidak sebanding dengan tenaga kerja lokal, tentu ini merugikan kita. Bahkan banyak PNBP yang hilang,” ujar Afriansyah dalam diskusi “Ketanagakerjaan dan Investasi” yang digelar BACenter di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Afriansyah menegaskan bahwa pembangunan hilirisasi harus diarahkan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja lokal serta mendorong transfer of knowledge dari TKA ke tenaga kerja Indonesia.
Ia juga memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain Program magang nasional, Tenaga kerja mandiri, program padat karya dan penguatan balai pelatihan di 12 provinsi.
Pemerintah Hati-hati Ambil Keputusan
Terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), Afriansyah menekankan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan.
"Jangan sampai presiden salah memutuskan. Keputusan harus adil bagi pekerja maupun pengusaha,” tegasnya.
Sementara itu, Burhanuddin Abdullah dari BACenter menilai digitalisasi dapat menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan meningkatkan efisiensi.
Namun ia menyoroti masih berbelitnya proses perizinan yang menjadi hambatan besar bagi investasi.
Burhanuddin menekankan bahwa reformasi perizinan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.