Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar merespons positif Kementerian HAM yang bakal menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM Nasional). Menurut dia, Musrenbang HAM Nasional penting agar memastikan pembangunan nasional hingga daerah berbasis nilai HAM.
"Musrenbang ini harusnya jadi momentum yang baik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun rencana Pemenuhan hak warga," kata Haris, Sabtu (6/12/2025).
Advertisement
Haris mengungkap, Musrenbang HAM bermanfaat bagk pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun rencana pembangunan berdasarkan nilai-nilai HAM.
Dia meyakini, Musrenbang HAM bisa momentum bagi daerah untuk bersuara dan menyusun rencana pemenuhan sekaligus pelayanan hak warganya masing-masing.
Haris pun mengingatkan, pentingnya pembangunan dengan berpatokan pada nilai HAM. Tanpa hal itu, dikhawatirkan pembangunan di daerah justru tak terarah hingga berujung kerugian bagi masyarakat.
"Warga di derah harus berhadapan pada akibat-akibat salah kebijakan. Banjir bandang contohnya akibatnya nyata, daerah tidak berdaya menanggulangi," ucap Haris.
Oleh karena itu, Haris mendorong Pemda secara serius mengikuti Musrenbang HAM Nasional. Sebab manfaatnya bagi Pemda dalam menyiapkan rencana pembangunan berbasis HAM.
"Jadi pemenuhan HAM dari daerah sungguh sesuatu yang harus segera dibangun. Musrenbang ini adalah kunci. Saya berharap, Pemda juga menyusun Musrenbang di daerahnya masing-masing," Haris menutup.
Pertama di Indonesia
Sebagai informasi, Kementerian HAM merumuskan sejumlah langkah pembangunan HAM dalam Musrenbang HAM Nasional yang digelar Senin (8/12) hingga Rabu (10/12).
Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan Musrenbang HAM Nasional merupakan yang pertama di Indonesia. Menurut dia, langkah ini merupakan tonggak sejarah pembangunan HAM sebagai aset yang tidak berwujud.
“Selama ini musyawarah pembangunan nasional, sekarang ada lagi Musrenbang HAM Nasional yang secara resmi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini salah satu tonggak sejarah terpenting,” kata Pigai dalam keterangan terpisah.
Pigai meyakini, Musrenbang HAM Nasional merupakan bagian dari rencana strategis nasional, sekaligus tindak lanjut dari amanat Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan aspek HAM dalam butir pertama.
Diketahui, Musrenbang bakal merumuskan langkah-langkah pembangunan HAM nasional untuk mewujudkan rencana strategis, mengarusutamakan HAM dalam pembangunan nasional, dan mencapai target Indonesia memimpin dunia pada tahun 2045.