Liputan6.com, Tibet - Dataran Tinggi Tibet, yang selama puluhan tahun dipromosikan sebagai “menara air Asia”, kini menghadapi tekanan lingkungan yang semakin berat di tengah percepatan pembangunan dan eksploitasi sumber daya oleh Tiongkok.
Kawasan yang menjadi hulu lebih dari sepuluh sungai besar Asia ini mengalami perubahan iklim signifikan, sementara proyek pertambangan, pembangunan bendungan raksasa, dan perluasan infrastruktur militer Beijing memicu kekhawatiran lintas batas.
Advertisement
Data ilmiah menunjukkan bahwa sejak 1980, suhu di Dataran Tinggi Tibet meningkat sekitar 0,42°C per dekade—angka yang jauh lebih cepat dari rata-rata global. Pemanasan ini menyebabkan penyusutan gletser, perubahan pola curah hujan, perluasan danau, serta degradasi permafrost, yang berdampak pada aliran air tawar bagi ratusan juta penduduk Asia Selatan.
Di tengah kondisi tersebut, Tiongkok terus mendorong proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan bendungan raksasa di Yarlung Zangbo/Brahmaputra, salah satu sungai terpenting yang mengalir ke India dan Bangladesh. Proyek bernilai sekitar US$170 miliar yang dimulai pada 2025 ini memanfaatkan penurunan elevasi hingga 2.000 meter untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar. Namun, negara-negara hilir menilai proyek tersebut sebagai bentuk kendali hidrologi yang berpotensi memengaruhi irigasi, perikanan, dan mitigasi banjir.
Selain itu, perluasan pertambangan mineral dan uranium dilaporkan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, mulai dari kontaminasi logam berat hingga kerusakan ekosistem gunung yang rentan. Temuan independen juga menyoroti tuduhan terkait pembuangan limbah nuklir di sekitar lokasi penambangan.
Ancaman Terhadap Cadangan Air di Tibet
Polusi karbon hitam dari bahan bakar fosil dan aktivitas industri turut memperparah pencairan gletser. Partikel tersebut mempercepat penggelapan salju dan es, meningkatkan laju pencairan dan mengancam cadangan air tawar kawasan tersebut.
Pengamat menilai persoalan ekologi di Tibet tidak terlepas dari pendekatan pemerintahan pusat Tiongkok yang menempatkan keamanan dan kepentingan strategis sebagai prioritas. Pembatasan ruang bagi masyarakat lokal, pengawasan ketat, serta minimnya transparansi data membuat pemantauan independen sulit dilakukan.
Para analis lingkungan dan keamanan regional menilai bahwa degradasi Tibet berpotensi memicu dampak transnasional, termasuk perubahan pola aliran sungai, peningkatan risiko banjir, dan berkurangnya ketahanan pangan di Asia Selatan.
Mereka menekankan perlunya kerja sama ilmiah lintas batas, transparansi informasi proyek, hingga penilaian dampak lingkungan yang lebih komprehensif.
Dalam jangka panjang, para ahli menekankan pentingnya mengembalikan praktik pengelolaan lokal yang telah diterapkan komunitas Tibet selama berabad-abad sebagai bagian dari solusi berkelanjutan. Dengan jutaan penduduk Asia bergantung pada stabilitas ekosistem Tibet, arah kebijakan lingkungan dan pembangunan Tiongkok di kawasan ini dinilai akan berpengaruh besar terhadap keamanan air dan iklim regional.