Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi kini memegang peran strategis dalam pembangunan nasional.
Ia menjelaskan bahwa selain berfungsi untuk pemerataan penduduk, program transmigrasi juga berperan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satunya di kawasan Barelang, Batam, yang pada 2025 telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.
Advertisement
“Jadi kawasan Barelang, Batam, Rempang, Galang adalah kawasan yang paling adil di tanah-tanahnya milik Pak Menteri pada tahun 2025 ini, menjadi kawasan Transmigrasi,” ujarnya di Pangkalan PSDKP Jembatan II Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (1/1/2025).
Viva menjelaskan bahwa mandat Presiden Prabowo Subianto menempatkan transmigrasi sebagai instrumen strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lambat tumbuh, kawasan sepi, hingga wilayah tanpa sinyal dan listrik, transmigrasi disebut berfungsi mengamankan tanah dan air dari ancaman aneksasi pihak luar.
“Karena menurut amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan adanya Kementerian Transmigrasi yang baru, untuk menjaga NKRI dengan perpindahnya penduduk ke wilayah yang lambat, wilayah yang sepi, tidak ada sinyal, tidak ada listrik," paparnya.
"Untuk menjaga tanah, menjaga air agar tidak ada aneksasi, tidak ada penetrasi dari luar,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa perpindahan penduduk juga memperkuat nilai kebangsaan melalui proses asimilasi antara warga transmigran dan masyarakat lokal.
50 Usulan Lokasi Transmigrasi Baru
Viva mengungkapkan adanya 50 usulan lokasi transmigrasi baru yang diajukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ia menilai antusiasme daerah menunjukkan bahwa program transmigrasi masih dibutuhkan untuk membuka akses dan menumbuhkan pusat ekonomi baru.
Menurutnya, banyak wilayah terpencil yang membutuhkan konektivitas agar masyarakatnya dapat berkembang. Ia mencontohkan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah yang biaya perjalanan antarwilayahnya lebih mahal dibanding rute menuju Jakarta.
“Tujuannya adalah untuk membuka akses, membuka jalan, agar tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di daerah. Seperti di daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, biayanya lebih mahal dibanding saya ke Jakarta,” katanya.
Mengentaskan Kemiskinan
Menurut Viva, program transmigrasi juga menjadi strategi penting untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah memberikan lahan seluas 1 hingga 9 hektare beserta rumah bagi para transmigran sebagai wujud tanggung jawab agraria sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang kedua untuk mengentaskan kemiskinan dengan pemberian tanah kepada warga transmigrasi, 1 hektar, 2 hektar, 5-9 rumah, agar masyarakat warga trans itu berubah nasibnya, menjadi lebih bagus nanti, lebih bahagia, lebih naik pendapatannya,” harapnya.
Ia bahkan menyebut warga transmigran sebagai “Patriot kebangsaan” karena berperan menjaga wilayah sekaligus mengubah hidup mereka melalui kerja produktif. Selain bertani, berkebun, dan melaut, warga transmigrasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung target pemerintah mencapai swasembada pangan.
"Membantu dalam pembangunan swasembada pangan. Sebagian besar warga trans itu ada yang bertani, berkebun, ada yang melaut, jadi nelayan,” katanya.
Viva menilai, keberhasilan transmigrasi dari masa Presiden Soekarno hingga Prabowo telah melahirkan wilayah-wilayah baru yang berkembang menjadi desa definitif, kecamatan, hingga kabupaten/kota.
“Sebanyak 1567 Desa, 466 Kecamatan, 116 Kabupaten/Kota, dan 3 Provinsi, Itu semuanya adalah program transmigrasi, dalam rantau redistribusi penduduk, distribusi penyebaran ekonomi, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.
Dinamika Kelembagaan
Viva juga menyinggung dinamika kelembagaan Kementerian Transmigrasi yang sebelumnya kerap berubah struktur. Di era Presiden Prabowo, kementerian ini kembali berdiri mandiri agar dapat menjalankan program strategis secara fokus.
“Jadi, ini adalah tugas mulia, sehingga sekarang oleh Bapak Presiden Prabowo, Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri sebagai Kementerian yang terpisah, sekarang berubah, (menjadi) Departemen Kementerian Transmigrasi telah berdiri sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program transmigrasi akan terus menjadi instrumen menjawab persoalan ekonomi dan sosial.
“Sekarang program transmigrasi adalah menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional, adanya persoalan ekonomi, persoalan sosial, itu bisa dijawab dengan program-program dari Kementerian Transmigrasi,” ujarnya lagi.
Menutup pernyataannya, Viva menanggapi anggapan bahwa kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran terlalu besar. Menurutnya, banyak kementerian diperlukan agar setiap program dapat digerakkan secara maksimal.
“Sekarang ini dikabinet, ada yang mengatakan bahwa kabinet ini gemuk, saya tidak pakai kata itu, kabinet ini adalah kabinet yang besar, agar kuat dan sudah terbukti bahwa satu titik, satu program itu dipergerakan dengan beberapa Kementerian ini,” pungkasnya.