Liputan6.com, Jakarta - Perbaikan kinerja dan layanan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) membutuhkan waktu dan pendalaman terkait rencana pembekuan Ditjen Bea Cukai jika tidak segera perbaiki layanan.
Demikian disampaikan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) seperti dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).
Advertisement
“Kalau ada kekurangan dari Bea Cukai hendaknya dan sudah sewajarnya diperbaiki, bukan malah ingin dibekukan,” ujar Ketua Umum GINSI Subandi dikutip dari Antara.
Terkait pelayanan Bea Cukai saat ini, Subandi menilai pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut sudah cukup responsif dan cepat berkaitan dengan kegiatan importasi.
Namun, ia juga mengakui jika ada kekurangan atau hambatan yang menyangkut teknis dan kasuistik terkait kepabeanan dan cukai, biasanya hanya pada problem klasik seperti saat sistem Ceissa mengalami error.
"Yang kami rasakan selama ini layanan Bea Cukai sudah sangat cepat dari mulai pengajuan dokumen sampai jadi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) impor. Terutama yang kami rasakan di Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan lainnya di Indonesia,” kata dia.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengultimatum lembaga Bea Cukai untuk segera memperbaiki kinerja pelayanan karena jika tidak, sistem kepabeanan akan dikembalikan pada skema yang berlaku pada zaman Orde Baru (Orba).
Pada zaman itu, Societe Generale de Surveillance (SGS) merupakan perusahaan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi asal Swiss yang berpengalaman mengawasi standar mutu perdagangan internasional.
Dengan pelimpahan tugas ini, menurut dia, sejumlah pegawai Bea Cukai di zaman itu harus dirumahkan karena fungsi mereka diambilalih oleh PT Surveyor Indonesia bersama SGS.
Purbaya mengungkapkan, SGS merupakan langkah cadangan. Jika perbaikan internal tidak berjalan signifikan, pemerintah bukan tidak mungkin mengembalikan sistem pemeriksaan kepabeanan seperti era Orde Baru.
Rencana itu, menurut Menkeu, justru membuat jajaran Bea Cukai lebih bersemangat karena menyadari risiko kehilangan kewenangan mereka yang utama
Pengamat: Pembekuan Bea Cukai Bukan Solusi
Sebelumnya, Pengamat Pajak sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau bea cukai bukanlah langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut.
"Ada ungkapan "leadership is the key". Ini berarti bahwa pembekuan DJBC bukan langkah tepat," kata Prianto kepada Liputan6.com, Selasa (2/12/2025).
Ia menekankan, masalah utama bukan pada keberadaan institusi, melainkan pada kualitas kepemimpinan dan konsistensi reformasi internal.
Menurut Prianto, seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu melakukan reformasi menyeluruh terhadap setiap kelemahan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Ia menilai Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa serta jajaran pimpinan DJBC memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan signifikan tanpa harus mengambil langkah drastis seperti pembekuan lembaga.
"Sebagai good leader, Menkeu dan jajaran pimpinan di DJBC harus mampu mereformasi segala kelemahan yang ada selama ini dan telah disorot masyarakat. Masih banyak orang baik dan berintegritas di DJBC. Sudah saatnya, mereka tampil untuk membenahi internal DJBC ketika sudah ada dorongan kuat dari Menkeu-nya," jelasnya.
Prianto menambahkan bahwa justru momentum ini semestinya menjadi dorongan bagi para pegawai berintegritas untuk tampil dan memimpin pembenahan internal. Dengan adanya perhatian langsung dari Menteri Keuangan, ia menilai DJBC memiliki peluang besar untuk memperbaiki diri secara komprehensif tanpa harus menghentikan operasi lembaga.
Publik Diminta Tak Pesimistis
Prianto pun meminta masyarakat tidak terjebak dalam pesimisme bahwa DJBC gagal berbenah. Menurutnya, mayoritas pegawai memiliki integritas dan kemampuan untuk memperbaiki diri.
Ia menegaskan bahwa tidak perlu muncul ketakutan berlebihan mengenai dampak ancaman pembekuan terhadap logistik nasional, iklim investasi, maupun penerimaan negara, karena perubahan internal masih sangat memungkinkan dilakukan tanpa langkah ekstrem.
"Masyarakat tidak perlu terlalu pesimis bahwa DJBC tak mampu berbenah diri setelah ada ancaman dari Menkeu. Ke-16 ribu pegawai DJBC tidak semuanya orang bobrok sehingga tidak mampu memperbaiki diri. Jadi, tidak perlu ada pemikiran tentang risikonya terhadap arus logistik, penerimaan negara, dan iklim investasi," ujarnya.