Liputan6.com, Jakarta- Komisi IV DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut untuk membahas dugaan deforestasi atau penebangan hutan berskala besar, yang menjadi pemicu banjir bandang Sumatera.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman merespons bencana alam di Sumatra.
Advertisement
Menurut Alex, fenomena siklon yang memicu curah hujan ekstrem dan banjir bandang di sejumlah wilayah di Sumatra. Dia menyebut kondisi ini merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tropis Indonesia.
"Ya kita melihat ini kan baru pertama kali siklon yang seperti ini terjadi di wilayah tropis di Indonesia. Tentu curah hujannya sangat ekstrem sekali," kata Alex pada wartawan, Selasa (2/12/2025).
Menurutnya, dilihat material kayu yang terbawa arus banjir itu menunjukkan indikasi adanya persoalan pada kawasan hulu, khususnya di lereng perbukitan dan memperkuat dugaan adanya deforestasi.
"Dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu, di lereng bukit yang terjadi," kata dia.
Perlu Perbarui Kebijakan soal Kehutanan
Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI telah menjadwalkan rapat bersama Kementerian Kehutanan pada Kamis, 4 Desember 2025. Alex menyebut paparan dari Kementerian Kehutanan diperlukan untuk menjelaskan kondisi kawasan hutan serta langkah pemerintah mengantisipasi bencana serupa.
"Oleh karena itu nanti pada Kamis, tanggal 4 Desember pukul 14 kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan. Apalagi kita juga sudah membaca pernyataan dari Pak Menteri Kehutanan bahwa akan melakukan evaluasi dan akan merumuskan sebuah kebijakan yang berbeda, yang baru untuk mengatasi hal ini," tegasnya.
"Kenapa kita akan melaksanakan hari Kamis itu sesuai dengan arahan Ibu Ketua Komisi supaya mitra dalam hal ini Kementerian Kehutanan bisa menyiapkan paparannya dengan baik dan lengkap," sambung Alex.
Selain itu, Alex menilai siklon yang sama dapat kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang, sehingga perlu pembaharuan kebijakan kehutanan agar lebih relevan dengan kondisi iklim dan risiko bencana saat ini.
"Siklon yang seperti ini apabila sudah terjadi tentu bisa kita prediksi untuk tahun-tahun depannya mungkin akan terjadi lagi. Oleh karena itu memang butuh kebijakan tentang kehutanan kita yang baru, yang up to date supaya bencana seperti ini tidak terulang lagi," pungkasnya.
Data Korban Banjir Bandang Sumatera
Banjir bandang Sumatera menyebabkan ratusan jiwa melayang. Data per 2 Desember 2025, sebanyak 604 orang meninggal dunia dari bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Data sementara sampai hari Senin (1/12) pukul 17.00 WIB, total korban meninggal dunia mencapai 604 jiwa dan 464 jiwa masih dinyatakan hilang.
"Tim gabungan BNPB, TNI/Polri, Basarnas, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian, pertolongan, penyaluran logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam rilis yang diterima wartawan, Selasa (2/12/2025).
Di Sumut, tercatat 283 jiwa meninggal dunia setelah tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR) kembali menemukan korban yang sebelumnya dinyatakan hilang.
Para korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Kota Padangsidimpuan, Deli Serdang, dan Nias. Sementara itu, jumlah korban hilang tercatat 173 jiwa.
Pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 15.765 jiwa di Tapanuli Utara, 2.111 jiwa di Tapanuli Tengah, 1.505 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 7.194 jiwa di Mandailing Natal.
Upaya pembukaan akses darat di sejumlah kabupaten yang masih terputus terus dilakukan pemerintah. Salah satu jalur yang mulai terbuka adalah Tarutung–Padangsidimpuan berkat dukungan Dinas Pekerjaan Umum, TNI, dan Polri.
Pembukaan akses jalan juga dilakukan pada jalur Tarutung–Sibolga. Langkah ini berdampak signifikan bagi masyarakat serta lintas sektor kementerian/lembaga dalam penanganan darurat. Titik akses yang dapat ditembus kini telah mencapai Dusun Sibalanga Jae atau tepatnya di depan Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara.