Liputan6.com, Islamabad - Krisis hak asasi manusia di Balochistan kembali menjadi sorotan internasional setelah anggota parlemen Inggris John McDonnell secara resmi mengangkat isu tersebut di parlemen.
Melalui mekanisme formal di House of Commons, McDonnell mengajukan Early Day Motion (EDM) serta pertanyaan tertulis kepada pemerintah Inggris terkait dugaan eskalasi kekerasan negara Pakistan terhadap warga Balochistan.
Advertisement
Langkah McDonnell menandai meningkatnya perhatian internasional terhadap situasi yang selama bertahun-tahun dilaporkan oleh aktivis, jurnalis, dan organisasi hak asasi manusia Baloch. Mereka menuding adanya pola represi sistematis, mulai dari penghilangan paksa, pembunuhan dalam tahanan, penculikan terarah, hingga operasi keamanan yang bersifat menghukum secara kolektif.
Isu ini, menurut McDonnell, bukan insiden terpisah. Namun, perkembangan terbaru dinilai menunjukkan eskalasi yang jauh lebih tajam, hingga memicu kekhawatiran di luar Pakistan. Laporan dari lapangan menggambarkan operasi keamanan yang kian menyerupai hukuman kolektif, sekaligus mengaburkan batas antara penegakan keamanan dan pelanggaran HAM.
Dugaan Serangan Drone terhadap Warga Sipil
Salah satu perhatian utama McDonnell adalah dugaan penggunaan pesawat nirawak dalam operasi keamanan domestik di Balochistan. Serangan drone di wilayah Zehri, Khuzdar, pada 5 Oktober lalu dilaporkan menewaskan enam orang, termasuk empat anak-anak.
Jika dikonfirmasi, insiden tersebut menandai perubahan signifikan dalam pendekatan keamanan Pakistan. Teknologi drone, yang umumnya digunakan dalam operasi lintas batas atau di zona perang terbuka, dilaporkan digunakan terhadap warga negara sendiri. Langkah ini memunculkan kekhawatiran serius soal akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan warga sipil.
Pemerintah Pakistan menyatakan operasi tersebut ditujukan untuk menetralisasi militan. Namun, jatuhnya korban anak-anak memperlemah narasi resmi dan memperbesar tekanan internasional terhadap Islamabad.
Perempuan Baloch Jadi Target
Selain serangan drone, McDonnell menyoroti meningkatnya kasus penghilangan paksa, khususnya yang menimpa perempuan Baloch. Salah satunya adalah Mahjabeen Baloch, seorang siswi berkebutuhan khusus yang dilaporkan hilang sejak 29 Mei. Hingga kini, kasus tersebut disebut belum mendapat penanganan serius dari otoritas setempat.
Kasus lain adalah penculikan remaja Nasreena Baloch pada 22 November. Organisasi Baloch menilai peristiwa ini sebagai bagian dari pola intimidasi yang semakin meluas.
Komite Yakjehti Baloch (BYC) mencatat sedikitnya 168 kasus penghilangan paksa hanya dalam periode September–Oktober. Dari jumlah tersebut, 17 orang dilaporkan meninggal dalam tahanan, sementara 140 lainnya belum diketahui nasibnya. Angka ini memperkuat tudingan adanya aparat yang beroperasi tanpa pertanggungjawaban hukum.
Penangkapan lima perempuan Baloch pada 17 November juga menuai kecaman. Aktivis menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk hukuman kolektif yang bertujuan menekan komunitas, bukan sekadar individu.
Narasi Negara Dipertanyakan
Selama ini, pemerintah Pakistan menuding kerusuhan di Balochistan sebagai hasil campur tangan asing. Namun, laporan berulang dari warga, organisasi HAM, serta meningkatnya perhatian internasional dinilai melemahkan klaim tersebut.
Setiap laporan orang hilang, temuan jenazah tak dikenal, dan korban sipil dalam operasi keamanan semakin menggerus kredibilitas narasi resmi negara. Di dalam negeri, sikap diam partai politik besar dan institusi nasional turut menuai kritik karena dinilai mencerminkan pembiaran terhadap situasi tersebut.
Kondisi ini mendorong para aktivis Baloch mencari perhatian internasional, termasuk melalui parlemen asing, untuk menekan pemerintah Pakistan agar bertindak.
Dilema bagi Inggris
Intervensi McDonnell memang tidak bersifat mengikat pemerintah Inggris. Namun, langkah ini menempatkan krisis Balochistan dalam radar pengawasan internasional. Pemerintah Inggris kini dituntut merespons secara resmi tudingan pelanggaran HAM oleh Pakistan, yang selama ini merupakan mitra strategis dan anggota Persemakmuran.
Meski kecil kemungkinan berujung pada tindakan diplomatik langsung, EDM tersebut berfungsi sebagai catatan resmi parlemen bahwa dugaan pelanggaran HAM telah dilaporkan dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Krisis yang Lama Tersembunyi
Balochistan selama ini nyaris luput dari sorotan media arus utama Pakistan. Jarak geografis, dinamika politik nasional, dan pembatasan informasi membuat kekerasan di wilayah itu berlangsung tanpa pengawasan luas.
Namun, dengan ratusan kasus penghilangan paksa hanya dalam hitungan bulan dan dugaan penggunaan drone terhadap warga sipil, krisis kemanusiaan di Balochistan kian sulit disembunyikan. Apakah perhatian internasional ini akan berlanjut atau kembali meredup, akan menentukan apakah tragedi di Balochistan tetap menjadi isu pinggiran atau diakui sebagai salah satu krisis HAM paling mendesak di Asia Selatan.