Liputan6.com, Gaza - Hujan lebat mengguyur Jalur Gaza pada Selasa (25/11/2025), memicu banjir yang merendam tenda-tenda pengungsi Palestina.
Ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa menghadapi cuaca buruk tanpa perlindungan yang layak, sementara badai musim dingin diperkirakan segera tiba.
Advertisement
Lebih dari dua juta penduduk Gaza telah meninggalkan rumah mereka sejak serangan darat dan udara Israel dua tahun terakhir, yang menyusul operasi Hamas pada Oktober 2023.
Sebagian besar kini tinggal di tenda sementara dan tempat penampungan darurat, menyisakan keterbatasan besar dalam menghadapi cuaca ekstrem, dikutip dari laman Al-Monitor, Rabu (26/11/2025).
Meski gencatan senjata berlaku sejak pertengahan Oktober, dampak perang telah merusak sebagian besar infrastruktur, membuat banyak warga hidup dalam kondisi minim fasilitas dasar.
“Penderitaan ini, hujan deras ini, dan cuaca buruk bahkan belum dimulai,” kata Um Ahmed Aowdah, seorang pengungsi yang tenda tuanya terendam banjir.
“Ini baru awal musim dingin, tapi kami sudah kebanjiran, kami dipermalukan. Tidak ada tenda atau terpal baru. Semuanya sudah usang, sudah dua tahun dipakai.”
Kebutuhan Mendesak 300.000 Tenda Baru
Amjad Al-Shawa, Direktur Jaringan LSM Palestina, menyebut ada kebutuhan mendesak setidaknya 300.000 tenda untuk menampung sekitar 1,5 juta warga yang masih mengungsi. Pentingnya tenda baru menjadi krusial setelah ribuan tenda rusak akibat hujan deras selama sepekan terakhir.
Menurut layanan Pertahanan Sipil Palestina, banyak tenda terendam air hingga setinggi 40–50 sentimeter. Di beberapa titik, banjir menghanyutkan tempat tinggal darurat tersebut. Bahkan, sebuah rumah sakit lapangan terpaksa menghentikan operasinya akibat banjir yang melumpuhkan fasilitas medis.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa distribusi bantuan musim dingin terkendala pembatasan Israel terhadap barang-barang yang masuk ke Gaza.
Pihak otoritas Gaza yang dikelola Hamas menuding Israel tidak memenuhi komitmen bantuan seperti yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata. Badan-badan kemanusiaan juga mengeluhkan banyak barang vital tertahan di perbatasan.
Israel membantah tuduhan tersebut. Pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka mematuhi perjanjian bantuan dan menyalahkan lembaga kemanusiaan karena dinilai tidak efisien dalam distribusi, serta menyebut adanya risiko pencurian oleh militan Hamas. Hamas membantah klaim tersebut.