Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menuturkan, pentingnya pendekatan kolektif untuk menyerap aspirasi dan masukan dari lintas elemen pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media).
Tujuannya, kata dia, guna merumuskan kebijakan pemasaran usaha masyarakat yang mampu mengatasi problem struktural dan kultural Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara mendasar.
Advertisement
"Tugas kami bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi, melainkan menemukan formulasi kebijakan yang benar-benar menjawab permasalahan riil masyarakat" ujar Leon dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) mengenai Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat di Bandung, seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (21/11/2025).
Leon sadar, tantangan UMKM sangat kompleks, mulai dari problem mendasar seperti mindset wirausaha dan inovasi, serta masalah krusial dalam memperluas jangkauan pasar.
Menurut dia, banyak UMKM kita yang belum mampu menembus batas-batas digital, apalagi bersaing di pasar ekspor.
"Alasannya karena kurangnya literasi pemasaran modern dan dukungan ekosistem digital yang memadai," catat Leon.
Leon pun meyakini, melalui proses deliberatif dan partisipasi publik, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dapat merumuskan peta jalan yang tidak hanya menjalankan amanat regulasi, tetapi juga menemukan solusi yang berkelanjutan.
Sediakan Kanal Pemasaran
Senada dengan itu, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM Abdul Muslim menyebut, teknis mengenai salah satu program unggulan yang sedang dirancang. Salah satunya, penyediaan kanal pemasaran yang lebih produktif dan mudah diakses.
"Kemenko PM tengah merancang program '1.001 Pasar Malam'. Program ini bertujuan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidur atau belum optimal penggunaannya sebagai ruang promosi dan transaksi bagi UMKM," tutur Muslim.
Dia memastikan, program tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 Pasal 60, yang mewajibkan kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta untuk menyediakan minimal 30% dari total luas area komersial mereka sebagai tempat promosi bagi Usaha Mikro dan Kecil.
"Kemenko PM berharap, melalui kebijakan yang berbasis pada aspirasi publik ini, pemasaran produk usaha masyarakat dapat bertransformasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif," dia menandasi.
Sebagai informasi, Pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi FKP didasarkan pada kontribusi signifikannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 12,7% hingga November 2025. Diketahui, Jawa Barat dianggap merepresentasikan wajah UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Indonesia.