Liputan6.com, Apia - Satu-satunya surat kabar harian di Samoa telah dilarang menghadiri konferensi pers dengan perdana menteri Samoa.
Hubungan antara La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt dan Samoa Observer memburuk dalam beberapa minggu terakhir, di mana perdana menteri menuduh surat kabar tersebut melakukan pelaporan yang tidak akurat selama delapan minggu masa perawatannya di Selandia Baru.
Advertisement
Larangan itu diberlakukan setelah pengusiran secara terbuka terhadap jurnalis Samoa Observer, Marieta Heidi Ilalio, dari konferensi pers mingguan perdana menteri pada hari Senin (17/11/2025).
La’aulialemietoa mengumumkan bahwa Samoa Observer akan dilarang menghadiri semua konferensi pers di masa mendatang pada Senin malam. Menurutnya, surat kabar tersebut gagal menjunjung standar etika.
Dalam pernyataan seperti dikutip dari The Guardian, La’aulialemaletao merinci beberapa contoh berita yang menurutnya diterbitkan tanpa verifikasi fakta yang memadai atau kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk memberikan tanggapan.
Ia mengutip sebuah editorial yang disebutnya ditujukan untuk menciptakan perpecahan selama ketidakhadirannya. Ia juga menyinggung insiden pada 16 November di mana ia mengklaim staf Samoa Observer telah melakukan pelanggaran masuk ke kediaman pribadinya.
"Pendekatan mereka kasar, arogan, dan invasif serta tidak menghormati privasi pribadi," kata La’aulialemaletao.
Setelah mengumumkan larangan itu, La’aulialemaletao mengatakan bahwa ia tetap berkomitmen pada pers yang bebas dan dinamis.
Samoa Observer menanggapi dengan sebuah editorial yang membantah klaim perdana menteri dan menegaskan kembali komitmennya pada jurnalisme independen yang berpihak pada kepentingan publik. Surat kabar itu mempertanyakan waktu penerapan larangan dan mengatakan bahwa larangan itu tampaknya ditujukan untuk menekan pengawasan, bukan memperbaiki ketidakakuratan.
Aliansi Praktisi Media untuk Pembangunan Samoa (Sampod) menggambarkan larangan tersebut sebagai reaksi yang tidak proporsional.
Perwakilan Sampod, Lilomaiava Maina Vai, mengatakan pemerintah memiliki jalur yang jelas untuk menyampaikan keluhan dan menyelesaikan perselisihan.
"Ada jalur hukum dan proses dewan pers yang dapat menangani kekhawatiran tentang pemberitaan," tegasnya. "Melarang dan menargetkan satu surat kabar adalah tindakan yang kurang bijak karena membatasi akses publik terhadap informasi dan merusak peran media dalam demokrasi."
Sampod mengatakan bahwa larangan itu mengancam untuk melemahkan akuntabilitas dan berisiko mendorong tindakan bermusuhan terhadap para jurnalis. Pacific Freedom Forum dan Asosiasi Jurnalis Samoa juga menyampaikan kekhawatiran terkait larangan tersebut dan implikasinya.
Sementara itu, stasiun TV, radio, dan media berita daring akan tetap meliput pengarahan dari perdana menteri.
Kritik dari Para Mantan PM
Mantan Perdana Menteri Fiame Naomi Mata’afa, pemimpin partai oposisi Samoa Uniting Party, mengecam larangan tersebut sebagai upaya sengaja untuk membungkam pengawasan.
Ia mengatakan tidak ada media mana pun yang dilarang selama masa kepemimpinannya sebagai perdana menteri, terlepas dari apakah pemberitaannya kritis.
"Kepemimpinan membutuhkan keterbukaan, akuntabilitas, dan kemampuan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit," bebernya.
Fiame menyuarakan kekhawatirannya atas kurangnya transparansi terkait ketidakhadiran perdana menteri karena masalah medis dan meningkatnya permusuhan daring yang menargetkan Samoa Observer, yang menurutnya berisiko menormalkan intimidasi.
Mantan perdana menteri sekaligus pemimpin Human Rights Protection Party, Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, tidak ketinggalan mengkritik larangan tersebut.
"Ini buruk. Kalau menurut Anda informasi dalam sebuah artikel itu salah, itu tidak akan membuat Anda sakit. Justru itu kesempatan untuk meluruskan dan memperjelas informasi tersebut," jelasnya.
Marieta, jurnalis yang diusir dari konferensi pers, mengatakan ia terkejut atas apa yang dialaminya.
"Saya tidak pernah diminta meninggalkan konferensi pers sebelumnya dan cara itu dilakukan membuat saya tidak punya pilihan selain berdiri dan pergi," kata dia. "Itu membuat saya sedih melihat bagaimana peran saya sebagai jurnalis direndahkan pada saat itu.”
Larangan tersebut telah memicu percakapan yang lebih luas tentang transparansi, akuntabilitas kepemimpinan, dan independensi media di negara itu.