Liputan6.com, Jakarta - Konfrensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) kini memasuki paling kritis.
Ditengah udara lembap dan panas kota Belém, gerbang menuju hutan hujan Amazon, ribuan delegasi dari hampir 200 negara memulai pekan kedua perundingan dengan beban sejarah di indonesia.
Advertisement
Sepuluh tahun setelah Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015, COP30 di Brasil digadang-gadang sebagai momen 'penebusan'. Optimisme berhadapan dengan tembok realitas geopolik yang keras.
Dibalik pintu-pintu tertutup, pertarungan bukan lagi soal sains yang sudah jelas, melainkan ini adalah pertarungan murni soal ekonomi, kedaulatan, dan siapa yang harus membayar tagihan atas kerusakan bumi.
Namun draft kesepakatan masih penuh tanda kurung, menandakan belum adanya kata sepakat pada poin-poin krusial.
Apa yang diputuskan dalam beberapa hari ke depan di Brasil tidak hanya akan menentukan nasib target kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius, tetapi juga akan menguji solidaritas global ditengah fragmentasi geopolitik yang semakin tajam.
Analisis mendalam mengenai dinamika krusial yang terjadi di pekan penentu ini, dibagi kedalam tiga fokus utama:
1. Menteri Ambil Alih Negosiasi: Memecahkan Kebuntuan Politik Tengah Krisis Kepercayaan
Pekan kedua COP selalu nmenandai rtime yang drastic. Selama satu pekan Pertama, Ribuan negosiator teknis, birokrat, ilmuwan, dan ahli hukum telah bekerja siang malam di ruanga-ruang sidang yang dingin.
Tugas mereka adalah membersihkan teks perjanjian dari opsi-opsi yang tidak mungkin, memperjelas definisi, dan Menyusun kerangka Kerja.
Namun, mandat mereka terbatas. Mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat konsesi politik besar atau mengubah garis merah kebijakan diluar negeri negara masing-masing.
Akibatnya, naskah yang mereka serahkan opada akhir pekan Pertama seringkali masih berupa 'menu pilihan ganda' yang rumit, penuh dengan opsi yang sangat saling bertentangan.
Inilah saatnya Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim mengambil alih panggung.
Senin ini, pesawat-pesawat kenegaraan mendarat di Bandara Internasional Val de Cans, membawa pada pengambil Keputusan politik yang memiliki mandat langsung dari kepala negara masing-masing.
Dinamika 'Green Rooms' dan Lobi Tingkat Tinggi
Menteri Lingkungan Hidup Brasil sekaligus Presiden COP30, Marina Silva, menghadapi tugas herculean. Yang dimana harus mengelola ego dan kepentingan hamper 200 negara. Strategi Brasil di pekan kedua ini adalah membagi isu-isu tersulit ke dalam kelompok kerja tingkat menteri.
Pasangan menteri biasanya satu dari negara maju dan satu dari negara berkembang, yang ditunjuk sebagai fasilitator untuk memimpin konsultasi informasi tertutup, yang dikenal sebagai 'Green Rooms'.
Didalam ruangan inilah 'perdagangan' sesungguhnya terjadi, para menteri dipaksa untuk melihat gambaran besar, delegasi Amerika Serikat, misalnya, mungkin menolak bahasa yang terlalu keras soal 'tanggung jawab historis', tetapi mungkin mereka bersedia melunakkan posisi soal transfer teknologi jika negara berkembang setuju untuk meningkatkan transparasi pelaporan emisi mereka.
NDCs 3.0 dan Global Stucktake
Salah satu agenda terberat bagi pada menteri di pekan ini adalah menyepakato panduan final untuk Nationally Determined Contribution (NDCs) putaran ketiga atau NDC 3.0.
Sesuai siklus Perjanjian Paris, tahun 2025 adalah batas waktu bagi negara-negara untuk menyerahkan rencana iklim baru mereka yang mencakup periode hinggal 2025.
Negosiasi saat ini masih terbelah, blok negara maju (dipimpin Uni Eropa) dan negara kepulauan kecil (AOSIS) menuntut agar keputusan COP30 secara eksplisit mewajibkan NDC 3.0 mencakup target penurunan emisi absolut di seluruh sektor ekonomi, temasuk pertanian dan transparasi, serta selaras dengan jalur 1,5 derajat Celcius.
Sebaliknya, blok Like-Minded Developing Countries (LMDC), didalamnya seringkali terdapat China, India, dan Arab Saudi yang menolak mandat yang terlalu preskriptif (mengatur).
Mereka berargumen bahwa Perjanjian Paris bersifat bottom-up (dari bawah ke atas), dimana setiap negara berdaulat menentukan targetnya sendiri sesuai kapabilitas nasional.
Bagi pada negara berkembang, mereka menyetujui target ambisiis tanpa adanya jaminan dukungan implementasi (uang dan teknologi) adalah tindakan bunuh diri dalam politik didalam negeri mereka, mengingat tekanan kebutuhan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Hantu Pasal 6 (Pasar Karbon)
Pembahsaan lain yang harus dieselesaikan pada menteri adalah operasionalisasi Pasal 6 Perjanjian Paris mengenai pasar karbon global.
Meski kerangka dasarnya telah disepakati di COP sebelumnya, detail integrasi lingkungan dan pencegahan perhitungan ganda masi macet.
Di Belém, para menteri dihdapkan pada pilihan sulit, yaitu meloloskan aturan yang longgar demi memacu aliran dana investasi dengan cepat, atau memperketat aturan demi integrasi lingkungan namun dengan resiko memperlambat pasar.
Brasil, sebagai negara yang memiliki potensi kredit karbosn hutan terbesar,bekepentingan besar agar pasar ini segara berjalan, namum juga ditekan oleh kelompok masyarakat sipil untuk memastikan mekanismen ini tidak menjadi alat greenwashing bagi korporasi pencemar.
2. Tarik Ulur Pendanaan Iklim: Mencari Triliunan Dolar di Antara Janji dan Realita
Jika mitigasi adalah 'jantung' dari aksi iklim, maka pendanaan adalah 'aliran darahnya'. Tanpa uang, target iklim hanyalah halusinasi di atas kertas.
Di COP30, isu pendanaan iklim ini bukan sekedar satu agenda, tetapi adalah lensa yang digunakan untuk untuk melihat semua isu lainnya.
Perdebatan berpusat pada New Collective Quantified Goal (NCQG), target pendanaan baru yang harus menggantikan target lama $100 miliar per tahun yang telah kadaluwarsa.
Kesenjangan Menganga
Di meja negosiasi Belém, perdebatan angka menjadi sangat teknis sekaligus politis. Kelompok G77 dan China menuntut agar NCQG ditetapkan dengan kuantum yang jelas, yakni setidaknya $1,3 triliun per tahun mulai 2025, yang sebagian besar bersumber dari dana publik negara maju dalam bentuk hibah, bukan hutang.
Argumen mereka didasarkan pada prinsip 'keadilan iklim', negara maju yang telah mengindustrialisasi diri mereka dengan membakar fosil selama 150 tahun memiliki hutang karbon yang harus dibayar kepada negara berkembang yang kini menanggung dampak terburuknya.
Sebaliknya, negosiator dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, mereka berargumen bahwa anggaran domestik mereka sedang tertekan oleh inflansi pasca pandemi dan krisis energi global.
Mereka ingin NCQG mencakup mobilisasi dana dari sektro swasta, reformasi bank pembangunan multilateral (MBDs) seperti Bank Dunia, dan sumber-sumber inovatif lainnya. Ini terdengar sebagai upaya negara maju untuk lari dari tanggung jawab utama mereka, menurut negara berkembang.
Jebakan Hutang
Di luar jumlah, kualitas uang juga menjadi sorotan tajam. Laporan NGO yang beredar di koridor COP30 menunjukkan bahwa lebih dari 70% penandaan iklim yang diterima negara berkembang masih berupa pinjamn, yang seringkali berbunga pasar.
Menteri Keuangan dari Vulnerable Twenty (V20) mereka menuntut reformasi arsitektur keuangan global. Agenda Bridgetown Initiative yang dimpin oleh Barbados kembali mencuat, mendesak Bank Dunia dan IMF untuk menyediakan pembiayaan darurat tanpa syarat dan restrukturisasi utang bagi negara yang berdampak bencana iklim.
3. Target Ambisius Hutan Tropis
Sebagai tuan rumah, Brasil menempatkan pelestarian hutan tropis sebagai pusat diplomasi.
Presiden Lula da Silva meluncurkan inisiatif 'Tropical Forests Forever', sebuah mekanisme pendanaan abadi yang memberikan insentif bagi negara-negara untuk menjaga hutan mereka tetap tegak.
Skema ini didukung kuat oleh sesame pemilik hutan tropis seperti Indonesia dan Kongo. Mereka mendorong narasi baru bioekonomi, yaitu hutan tidak boleh hanya dilihat sebagai museum konservasi, tetapi sebagai aset ekonomi yang menghidupi masyarakat di dalamnya.
Kesimpulan di akhir pekan ini akan sangat menentukan. Jika Brasil berhasil menggolkan inisiatif TFF dan mendapatkan Pengakuan atas model bioekonomi, COP30 akan dikenang sebagai titik balik dimana hutan tropis akhgirnya mendapatkan nilai yang layak dalam ekonomi global.