Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah merekrut 50.000 pegawai sejak Presiden AS Donald Trump menjabat.
Mengutip Yahoo News, ditulis Minggu (16/11/2025), Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Federal, Scott Kupor menyatakan, sebagian besar pegawai baru yang pertama kali bekerja di imigrasi dan bea cukai.
Advertisement
Perubahan staf ini merupakan bagian dari kampanye Trump untuk merombak pemerintahan sekaligus memangkas pekerjaan federal lainnya.
Pemerintah merekrut pegawai baru sekaligus membekukan perekrutan dan memberhentikan pegawai di bagian lain pemerintahan, seperti Dinas Pendapatan Internal dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
“Pemerintah memperkirakan akan memangkas sekitar 300.000 pekerja tahun ini,” kata Kupor pada Agustus.
Trump menunjuk miliarder Elon Musk pada Januari untuk meluncurkan proyek perampingan 2,4 juta pegawai sipil federal. Pemerintahannya memberhentikan pegawai yang bertugas menegakkan hukum hak-hak sipil, mengumpulkan pendapatan pajak, dan mengawasi proyek-proyek energi bersih.
Sempat PHK pada Februari 2025
Sebelumnya, Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Donald Trump mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah lembaga federal pada Kamis, 13 Februari 2025. Langkah itu akan berdampak kepada ribuan pegawai. Hal ini dilakukan setelah pemerintahan Trump akhiri tawaran pengunduran diri yang ditangguhkan kepada dua juta pegawai pemerintah federal.
Mengutip Yahoo, Jumat, 14 Februari 2025, hal itu disampaikan sumber yang mengetahui masalah itu kepada ABC News.
PHK tersebut, bagian dari janji kampanye Donald Trump untuk memangkas anggaran pemerintah federal, awalnya berdampak pada pegawai masa percobaan, karyawan baru yang bergabung dengan tenaga kerja federal dalam satu hingga dua tahun terakhir. Ini tergantung pada lembaga dan memiliki perlindungan yang lebih sedikit.
Lembaga yang Alami PHK
Berdasarkan data terbaru yang tersedia, per Maret 2024, terdapat sekitar 150.000 pegawai federal, tidak termasuk pegawai Departemen Pertahanan dengan masa kerja satu tahun atau kurang.
Di antara lembaga yang mengalami PHK antara lain Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Konsumen, Kantor Manajemen Personalia, Badan Perlindungan Lingkungan, Administrasi Layanan Umum dan Bisnis Kecil.
Sumber juga menyebutkan, beberapa lembaga tambahan juga diarahkan untuk mulai PHK pegawai pada Kamis, 13 Februari 2025. Di beberapa lembaga, pekerja menerima pemberitahuan tertulis melalui email kalau pekerja itu telah diberhentikan.
Di the Office of Personnel Management (OPM), para pekerja bergabung dalam panggilan telepon dengan pesan yang direkam sebelumnya dari direktur pelaksana yang mengumumkan tentang pemberhentian mereka, menurut sumber. Sekitar 200 pekerja percobaan ikut dalam panggilan telepon itu.
Langkah Donald Trump dan Elon Musk
“Selamat siang, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Ini adalah percakapan yang sulit, dan saya ingin bersikap langsung sekaligus memastikan Anda memiliki semua informasi dan dukungan yang Anda butuhkan,” ujar Direktur Pelaksana OPM Charles Ezell.
Ia memberitahukan karyawan soal PHK dan memerintahkan untuk mengumpulkan barang pribadi. Ezell juga berharap karyawan yang diberhentikan itu mendapatkan kesempatan untuk maju dalam langkah selanjutnya. Sumber menyebutkan, sebelum PHK, agensi telah diarahkan oleh OPM yang bertindak sebagai agensi SDM pemerintah federal untuk susun daftar karyawan percobaan di agensinya.
Mengutip npr.org, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Selasa, 11 Februari 2025 yang mengarahkan badan-badan federal untuk mulai mempersiapkan mulai pengurangan tenaga kerja skala besar.
Donald Trump dan penasihatnya Elon Musk menuturkan ingin pangkas apa yang disebut sebagai pengeluaran pemerintah yang berlebihan.
Kompensasi untuk pegawai federal berjumlah sekitar 3% dari anggaran federal pada tahun fiskal 2024, menurut data pemerintah.
Departemen Energi mulai memecat pegawai percobaannya pada Kamis, menurut dua pejabat di badan tersebut yang berbicara kepada NPR.
Para pegawai, yang telah bekerja kurang dari dua tahun di pemerintah federal, diberhentikan tanpa pemberitahuan atau pesangon. Meskipun surat resmi sedang disiapkan, beberapa pegawai dipecat secara lisan.
Pemutusan hubungan kerja massal terhadap pekerja percobaan juga melanda Badan Keamanan Nuklir Nasional, sebuah badan semi-otonom di dalam Departemen Energi yang mengawasi senjata nuklir negara.